Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencurigai adanya oknum dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI yang sengaja mengusulkan agar kartu pembayaran retribusi rumah susun dibuat berbeda dari apa yang diintruksikan sang wagub.
Ahok, sapaan akrab Basuki, menjelaskan kecurigaannya terhadap Dinas Perumahan DKI karena Bank DKI dapat mencetak kartu pengenal multifungsi untuk PNS dan PKL sesuai permintaannya.
"Jangan-jangan ini ada mafia dinas perumahan yang mengusulkan seperti ini, sengaja mlesetin intruksi. Bank DKI aja mengerti kok yang buat PNS dan PKL kemarin itu," katanya di Balai Kota, Kamis (4/9/2014).
Dalam program ini, intruksi wagub memang tidak disampaikan langsung kepada Bank DKI, melainkan melalui Dinas Perumahan DKI.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, dengan kartu pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Bank DKI itu, penghuni rusun tidak dapat dikontrol dan diawasi.
Dalam kartu yang memiliki dimensi seukuran kartu ATM tersebut hanya tertera nomor virtual account, kode rusun, cluster, blok rusun, lantai, dan nomor unit. Sementara keinginan Ahok, kartu pembayaran mencantumkan identitas dan foto penghuni rusun.
"Nanti saya ingin, bikin kartu ATM untuk penghuni rusun ini ada foto dan namanya. Sehingga ketika saya iseng mengetok pintu dan ternyata penghuninya tidak sesuai dengan data yang kita punya. Saya bisa usir dia," lanjutnya.
Walaupun memiliki kecurigaan terhadap Dinas Perumahan DKI, Ahok tidak akan terlalu menekan dinas tersebut untuk mengakui pihak mereka yang bersalah.
"Ya sudahlah, saya juga enggak mau terlalu menekan mereka," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ahok kecewa dengan kartu pembayaran retribusi rumah susun (rusun) yang dibagikan kepada warga penghuni rusun oleh Bank DKI.
Kekecewaan pria yang akrab disapa Ahok itu bermula ketika mengetahui kartu berwarna putih yang akan diserahkan secara simbolik kepada sepuluh warga rusun Marunda tidak sesuai dengan keinginannya.
RETRIBUSI RUSUN: Ahok Curiga Ada Oknum Dinas Perumahan DKI 'Bermain'
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencurigai adanya oknum dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI yang sengaja mengusulkan agar kartu pembayaran retribusi rumah susun dibuat berbeda dari apa yang diintruksikan sang wagub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Sepudin Zuhri
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
1 hari yang lalu
Dapat Dukungan dari Anies, Pramono Yakin Golput Menurun
1 hari yang lalu