Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Bank DKI tak salah soal penerbitan kartu penghuni rumah susun sewa (rusunawa).
Menurutnya, Bank DKI sebelumnya telah berhasil menerbitkan kartu serupa bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pedagang kaki lima (PKL) termasuk kartu identitas miliknya. Oleh karena itu, dia menilai kesalahan bukan dari badan usaha milik daerah (BUMD) itu.
"Bank DKI mana mungkin salah. Kalau Bank DKI salah, dia udah salah cetak ID buat saya dong," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota, Jumat (5/9/2014).
Hal ini diperkuat dengan jajaran Bank DKI yang menyambangi kantornya dan menunjukkan bahwa sebenarnya Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahlah yang salah. Pasalnya, desain kartu yang ditunjukkan saat peluncuran itu ternyata mengikuti permintaan Dinas Perumahan.
"Dia kasih bukti, ternyata usulan kayak gitu itu dari Dinas Perumahan," katanya sambil memamerkan desain kartu.
Dia menganggap ada upaya dari Dinas Perumahan untuk mengulur waktu diterapkannya sistem penarikan retribusi dengan cara auto debet ini.
Pasalnya, peluncuran kartu serupa yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan tanpa kendala. Selama ini dia menduga kerap terjadi permainan dalam penarikan retribusi. Alhasil, dia menciptakan sistem agar semua aliran pembayaran rusunawa tercatat.
"Memang ini ada buying time di Dinas Perumahan," tambahnya.
