Bisnis.com, JAKARTA--Skema kontrak kerja antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnerhip/PPP) dinilai sebagai salah satu solusi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jakarta.
Senior Infrastructure Finance Initiative New Cities Foundation Julie Kim mengatakan skema PPP dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran. Pasalnya, pembangunan yang dilaksanakan swasta sepenuhnya biasanya membutuhkan biaya tinggi.
"Pemerintah punya dana pembangunan di anggaran pendapatan dan belanja daerah [APBD]. Alokasi penggunaan dana APBD sangat beragam. Pengusaha tinggal melihat kesempatan," ujarnya di sesi diskusi "Bridging the Urban Investment Gap" New Cities Summit 2015 di Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Dia memaparkan pemerintah daerah memiliki proyek prioritas yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, misalnya pengelolaan air, ketersediaan energi, dan transportasi. Menurutnya, sektor-sektor ini dapat dioptimalkan untuk skema PPP.
Menurut Julie, tidak semua pengusaha mau mengambil risiko tinggi demi mendapatkan hasil imbal balik yang besar (high risk, high return).
Lebih dari itu, Julie menuturkan skema PPP menawarkan risiko bisnis yang lebih rendah, tetapi imbal balik yang stable (low risk, high return).
Selain alokasi risiko, dia menambahkan keunggulan skema PPP adalah pembiayaan ulang (refinancing) dapat diselesaikan setelah proses konstruksi selesai.
"Meski demikian, pemerintah harus menjaga stabilitas keamanan dan perekonomian bagi pihak swasta. Bagaimanapun juga pengusaha butuh kepastian," ujarnya.
Global Head water and Municipal Infrastructure International Finance Corporation (IFC) Elena A. Bourganskaia mengatakan baik pemerintah maupun pihak swasta harus memetakan tanggung jawab masing-masing terkait kontrak.
"Setiap kerja sama pasti ada nilanya. Pemerintah dan pengusaha harus melakukan dialog terus-menerus untuk transparansi kepada masyarakat," ujarnya.
