Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang biasa menggunakan Park and Ride di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, kini menghadapi penerapan tarif progresif di atas lahan parkir yang tak jelas kepemilikannya.
Kebijakan itu tak akan berdampak bagi pengguna kendaraan umum seperti Transjakarta, mengingat masyarakat biasa memanfaatkan tempat parkir dan menyambung angkutan umum.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan Park and Ride di Pusat Grosir Cililitan (PGC) itu bukan aset Pemprov DKI.
"Itu bukan punya kita, tetapi coba saya akan cek," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (18/6/2015).
Ahok mengaku akan memastikan kepemilikan lahan itu untuk bisa memberi kebijakan.
"Kalau itu tanahnya punya Pemprov DKI ya tidak boleh pasang tarif. Saya akan cek, karena Dishub ini memang banyak yang tidak beres," kata Ahok lagi.
Park and Ride itu selama ini tidak berada dalam wewenang UPT Terminal sekalipun berdiri di atas lahan milik UPT Terminal. Pasalnya Park and Ride ini berdiri untuk menunjang PGC.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Santoso ketika dihubungi Bisnis.com menyatakan masih akan mengkaji status lahan parkir tersebut. "Masih proses, saya cek dulu," jawabnya melalui pesan singkat.
