Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha di Jakarta menyambut positif ajakan yang dilontarkan Gubernur Provinsi DKI Basuki Tjahaja Purnama agar pengusaha yang pabriknya di Jakarta dapat memasukkan produknya ke e-katalog LKPP DKI, supaya bisa langsung dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.
Bahkan, Gubernur yang akrab disapa Ahok itu pun mengaku tidak ragu untuk siap menggelontorkan anggaran hingga Rp1 triliun guna menyerap seluruh produk yang ada di sejumlah pabrik di Jakarta tersebut, sebagai salah satu upaya membantu perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah kondisi perlambatan ekonomi seperrti sekarang.
Ketua Apindo DKI Jakarta, Soeprayitno mengatakan selain menyambut positif ajakan itu, pihaknya juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan sosialisasi yang mendetail kepada sejumlah stakeholder yang terlibat, terutama jajaran dibawahnya, agar bisa segera dieksekusi bersama dan tidak sekedar menjadi wacana belaka.
"Kalau itu jadi kebjakan strategis, harus diuraikan kepada para pihak yang terlibat. Ini penting mengingat tidak jarang bawahannya tidak siap dengan ide atasannya. Jadi, kalau riil dilapangannya ternyata belum siap, ya sama saja nggak berguna," tuturnya, kepada Bisnis, Kamis (10/9).
Soeprayitno mengatakan bahwa hal itu harus segera dieksekusi, dikarenakan selama ini untuk sosialisasi, bimbingan teknis dan sebagainya memerlukan waktu yang tidak singkat antara 3-6 bulan. Sementara, saat ini banyak perusahaan sudah terserang krisis dan membutuhkan stimulus.
"Ya syukur itu menjadi terobosan, tentu menjadi hal yang positif. Harus segera dieksekusi. Apalagi kalau itu menjadi skenario jangka panjang," ujarnya.
Soepriyatno memaparkan bahwa imbas dari kondisi perlambatan ekonomi saat ini, hampir 50% perusahaan di Jakarta yang merasakan dampak krisis secara simtomatik, seperti sudah banyak yang mulai mengurangi lembur, mengurangi insentif maupun fasilitas, dan beberapa di antaranya juga mulai merumahkan karyawannya.
"Sementara kalau dampak krisis secara sistemiknya, dengan ciri mulai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), relokasi perusahaan, maupun tutupnya pabrik, memang belum nampak. Akan tetapi dampak secara simtomatik sudah terjadi dimana-mana," tuturnya.
Saat ini, lanjutnya, pemetaan dari Apindo, potensi jumlah karyawan di DKI Jakarta yang terancam di PHK bisa mencapai sekitar 10.000 karyawan. Sementara secara Jabodetabek bisa mencapai 25.000 orang dan secara nasional sebesar 50.000 orang.
"Kalau perusahaan di Jakarta mayoritas bergerak di tekstil, garment, dan padat karya. Potensinya sekitar 10.000 karyawan yang berpotensi terkena PHK," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajak para pengusaha, terutama yang pabriknya berada di Jakarta, untuk dapat memasukkan produknya ke e-katalog DKI agar bisa langsung dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.
Bahkan, pihaknya tidak ragu untuk siap menggelontorkan anggaran hingga mencapai Rp1 triliun guna menyerap seluruh produk yang ada di sejumlah pabrik di Jakarta tersebut, sebagai salah satu bentuk stimulus untuk pengusaha di tengah kondisi perlambatan perekonomian seperti saat ini.
Mantan Bupati Belitung Timur yang akrab disapa Ahok itu menyatakan bahwa dengan dapat diserapnya produk-produk tersebut, melalui mekanisme e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), maka perusahaan yang terancam bangkrut dan berpotensi merumahkan karyawannya, dapat terselamatkan.
“Kami ingin perusahaan-perusahaan di Jakarta yang terancam mem-phk karyawannya, kita mau mereka memasukkan produknya di e-catalog LKPP. Jadi, ketika satuan kerja perangkat daerah (skpd) ada keperluan barang dan berkaitan dengan produk itu maka bisa langsung kita beli,” tuturnya, Rabu (9/9/).