Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan anggaran pembangunan Wisma Atlet atau Apartemen D10 menggunakan pinjaman bank.
"Anggarannya nanti di Jakpro [PT Jakarta Propertindo] mungkin nanti pinjaman bank, kami [Pemerintah Provinsi DKI] memberi modal kerja Rp1 triliun. Itu model bisnis, silakan saja kalau ada bank mau kerja sama dengan Jakpro," kata Heru di Lapangan Silang Monas, Kamis (1/10/2015).
Heru mengatakan, penundaan groundbreaking Apartemen D10 sebagai peruntukan Wisma Atlet dalam Asian Games 2018 disebabkan penamaan dalam surat hibah yang ambigu.
Pasalnya, peruntukan Apartemen D10 setelah Asian Games adalah sebagai rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu sudah diakomodir oleh Sekretariat Negara melalui surat hibah yang kalimatnya adalah untuk rusunawa MBR.
"Permasalahannya di kemudian hari semua pejabat lembaga negara termasuk penegak hukum, pemeriksanya, pejabat-pejabat harus komitmen kalau kami membangun rusun D10 yang kalimatnya di dalam klausul Setneg itu hibahnya oleh Departemen Keuangan rusun MBR," jelas Heru.
Permasalahan di sisi lain, Pemprov DKI harus membangun fasilitas tempat tinggal atlet lebih bagus, namun tak mau sampai terjadi pemborosan anggaran.
"Setelah tiga bulan tidak dipakai atlet, kami harus memberikan sesuai dengan klasifikasi dari Departemen Keuangan, kami jangan disangka pemborosan, kemewahan. Semua harus sepakat dulu," ujar Heru.
