Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Satya Heragandhi mengaku tidak terlalu khawatir proyek Asian Games 2018 akan terganggu meski penyertaan modal pemerintah (PMP) yang diberikan pada APBD-Perubahan 2016 itu hanya Rp1 triliun.
"Karena pada penetapan APBD 2016 sudah dipastikan mendapatkan Rp2,95 triliun. Cuma kali ini pembayarannya saja yang ditunda, sebagian lagi nanti di 2017. Jadi sekarang Rp1 triliun dulu dan sisanya Rp1,95 triliun tahun depan, tidak jadi masalah," ujarnya, Selasa (6/9/2016).
Satya mengatakan, total kebutuhan dana untuk menyelesaikan tiga jenis proyek penugasan tersebut mencapai sekitar Rp5,2 triliun - Rp5,5 triliun.
Sementara, PT Jakpro hingga saat ini telah mendapatkan PMP sebesar Rp1,5 triliun pada 2015, dan juga anggaran sebesar Rp650 miliar pada 2014.
Dana sebesar Rp650 miliar tersebut semula dimaksudkan untuk akuisisi Palyja, namun batal dan masih disimpan, lantaran masih menunggu proses hukum menyangkut gugatan swastanisasi air.
"Dana yang sudah ada Rp1,5 triliun ditambah Rp650 miliar Palyja. Dengan dana itu, kamis sudah bisa lakukan untuk pembayaran down payment kepada para kontraktor," ujarnya.
Asalkan, lanjutnya Pemda DKI Jakarta segera memberikan perubahan penggunaan anggaran sebesar Rp650 miliar yang semula untuk akuisisi Palyja tersebut, untuk dapat digunakan mengerjakan proyek-proyek penugasan itu.
"Sedangkan untuk pembelian rollingstock (kereta dan gerbong) kita akan gunakan dana internal korporasi," ujarnya.
Diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyetujui pemberian suntikan modal melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) hanya sebesar Rp1 triliun pada APBD Perubahan 2016.
Alokasi PMP untuk badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak dibidang infrastruktur, utilitas dan properti itu mengalami penurunan sebesar Rp200 miliar dibandingkan yang diusulkan sebesar Rp1,2 triliun, dan juga mengalami perbedaan dengan penetapan APBD 2016 sebesar Rp2,95 triliun
