Bisnis.com, TANGERANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten mencatat realisasi tax amnesty mencapai Rp101,71 triliun per 19 Desember 2016 pada periode II.
Sesuai dengan amanat pemerintah pusat, DJP Kanwil Banten fokus membidik sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada periode kedua ini (Oktober-Desember 2016).
"Ini bisa dilihat dari jumlah uang tebusan yang nominalnya tidak besar. Tetapi, jumlah Wajib Pajak [WP] yang terkumpul justru lebih banyak,"kata Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas DJP Kanwil Banten Ika Retnaningtyas kepada Bisnis, Rabu (21/12/2016).
Jika dirinci, capaian tax amnesty senilai Rp101,71 triliun tersebut terdiri dari tebusan cfm Surat Pernyataan Harta (SPH) Rp2,15 triliun, tebusan cfm Surat Setor Pajak (SSP) Rp2,2 triliun, dana repatriasi Rp1,14 triliun, deklarasi dalam negeri Rp88,47 triliun, dan deklarasi luar negeri Rp12,09 triliun.
Sementara itu, jumlah wajib pajak (WP) yang terjaring pada periode kedua kali ini mencapai 24.000 WP per 19 Desember 2016.
Mengutip dana Dinas Koperasi dan UMKM Banten, jumlah UMKM mencapai 984.118 unit usaha pada tahun lalu. Untuk meningkatkan realisasi tax amnesty di Banten, Ika mengungkapkan, pihaknya terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat.
"Meski prioritas kali ini adalah UMKM, kami juga masih melakukan sosialisasi kepada non UMKM karena potensi penambahan WP Amnesty Pajak cukup signifikan. Bahkan, masih ada pejabat dan artis yang memanfaatkan program ini," tekannya.
Pada periode I (Juli-September 2016), DJP Kanwil Banten berhasil meraup realisasi Program Tax Amnesty senilai Rp89,53 triliun.
Capaian tersebut mencakup tebusan senilai Rp2 triliun, repatriasi Rp1,12 triliun, deklarasi luar negeri Rp11,81 triliun, dan deklarasi dalam negeri Rp76,61 triliun.
