Bisnis.com, JAKARTA - Paparan perincian sandingan ringkasan Anggaran Pendapatam Belanja Daerah-Perubaban (APBD-P) tahun anggaran 2017 dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017 yang seharusnya dilaksanakan pada Selasa (8/8/2017) ditunda.
Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, mengatakan hingga siang tadi pihaknya belum menerima rincian perubahan anggaran dan jawaban tertulis dari eksekutif Pemerintah Provinsi DKI terkait KUPA-PPAS.
"Kalau yang Jumat kemarin itu kan KUA-PPAS. Maka di pembahasan kemarin itu kita tanya rinciannya, kasih ke kita jawaban tertulisnya," ujar Taufik di sela-sela rapat pimpinan di gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, perubahan anggaran yang tertera pada KUA-PPAS lalu seharusnya dilengkapi dengan keterangan mengenai pengurangan atau penambahan anggaran.
Di dalam Rancangan KUPA-PPAS 2017, terdapat beberapa pengurangan anggaran seperti anggaran belanja tidak langsung yang berkurang sebesar Rp1,3 triliun termasuk pengurangan anggaran PSO (public service obligation) PT Transjakarta sebesar Rp1,1 triliun.
"Selisih itu untuk apa? Perinciannya seperti apa baru nanti dibahas. Pagunya harus jelas," ujarnya.
Hingga Selasa sore belum ada kelanjutan pembahasan KUPA-PPAS 2017 tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan.
Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pihaknya telah menyerahkan data KUPA-PPAS 2017 melalui asisten sekretaris daerah yang mewakili masing-masing komisi di DPRD.
"Semestinya sudah, kami tadi sudah proses sampai jam dua. Karena semua kalau by system kan gitu dipilih lagi. Administrasi juga bikin suratnya, ini resmi dengan surat dari Kepala TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah]," ujarnya.
