Jumat (10/11) Ada Demo Tolak UMP di Depan Istana, Gubernur DKI Didesak Cabut Aturan

Bisnis.com, JAKARTA -  Sebanyak 15.000 personil gabungan kepolisian mengamankan aksi unjuk rasa buru yang menuntut penolakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada Jumat (10/11).

"Kita sudah ada lebih dari 15.000 aparat baik dari Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri untuk kesiapan demo buruh," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Argo menyatakan pihak kepolisian juga telah menyiapkan rencana dan strategi pengamanan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat itu.

Selain mengamankan aksi, petugas kepolisian membuat perencanaan pengalihan arus lalu lintas untuk pengendara yang melintasi kawasan Istana.

Argo menuturkan buruh yang menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum itu akan berasal dari wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Namun Argo mengimbau para pengunjuk rasa menjaga ketertiban umum dan tidak membawa barang berbahaya dan melakukan tindakan anarkis.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh yang akan berunjuk rasa mencapai 20.000 orang.

Demo yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional itu akan menyasar Istana dan Balaikota Gubernur DKI Jakarta.

Said menegaskan buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta mencabut penetapan UMR DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 
"Kami menuntut revisi penetapan UMP serta menurunkan harga sembako dan tarif listrik," ucap Said.