Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui adanya kontrak politik yang dia dan Sandiaga Uno sepakati pada masa kampanye Pemilu Kepala Daerah DKI 2017.
Namun, Anies meminta agar diberikan waktu untuk memenuhi semua janji-janji politik yang diucapkan pada masa kampanye silam karena belum genap satu bulan sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur.
“Iya ada, karena itu lah kita akan laksanakan semuanya. Semuanya perlu waktu untuk pelaksanaan, nanti akan kita tunaikan” ujar Anies di Balai Kota, Jumat (10/11/2017).
Kontrak politik berjudul "Sepultura" atau Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat ditandatangani oleh Anies, Sandi, dan beberapa perwakilan buruh Jakarta.
Salah satu dari sepuluh poin tersebut secara jelas menyatakan bahwa Anies - Sandi akan menetapkan UMP DKI lebih tinggi dari ketentuan PP 78/2015 tentang pengupahan.
Anies-Sandi juga akan menetapkan upah sektoral, struktur dan skala upah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Baca Juga
Sementara itu, dalam aksinya hari ini, buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan mencabut mandat dan dukungan terhadap Anies-Sandi karena dianggap sudah inkar janji.
