EKONOMI JAKARTA: Pertumbuhan Tahun Depan Diprediksi 6,1%-6,5%

Bisnis.com, JAKARTA--Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota akan berada di kisaran 6,1%-6,5% pada tahun depan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Donny P. Joewono mengatakan saat ini postur perekonomian Jakarta ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif sebesar 5,14% (yoy). Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir tertahan pada level 2,7%.

"Realisasi ini lebih rendah 2011-2014 yang mencapai 2,9%," ujarnya dalam acara Pertemuan Tahunan BI di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Dia menilai tertahannya konsumsi rumah tangga disebabkan fenomena consumption smoothing atau penundaan konsumsi yang diimbangi oleh peningkatan simpanan, baik di perbankan atau aset.

Meski demikian, penurunan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta tak terlalu signifikan. Salah satunya tercermin dari kinerja PT Mitra Adi Perkasa (MAP). Grup yang membawa linsensi berbagai merek internasional tersebut tetap menunjukkan performa positif.

Namun, hal tersebut tak berlaku untuk perusahaan ritel modern lain. PT Matahari Departement Store Tbk. baru-baru ini menutup dua gerai yang ada di Blok M dan Manggarai.

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) menutup beberapa gerainya karena merugi. Lotus yang berlokasi di kawasan Sabang, Jakarta Pusat pun harus mengalami nasib yang sama.

Donny menilai penutupan gerai Matahari dan Ramayana terjadi lantaran terkoreksinya pola konsumsi kalangan tertentu.

"Matahari dan Ramayana itu pangsa pasarnya memang masyarakat menengah ke bawah. Jadi penurunan daya beli ini tidak berlaku untuk semua kalangan," imbuhnya.

Menurutnya, konsumsi untuk kalangan tersebut memang terdampak sejak subsidi untuk listrik dicabut. Dia berharap Pemprov DKI dapat melakukan intervensi untuk membantu warga kelas menengah ke bawah agar tetap bisa bertahan.

Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan, khususnya berupa subsidi. Baik subsidi transportasi, pendidikan, maupun untuk pelaku UMKM.

"Selama ini pemerintah sudah memberikan fasilitas KJP sebenarnya bagus. Namun, KJP ini yang dapat hanya warga yang memiliki KTP DKI. Padahal yang tinggal di sini berasal dari banyak daerah. Harus ada strategi baru agar mampu menopang mereka," imbuhnya.