Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI dan Pemprov DKI sepakat mengalokasikan anggaran Rp717 miliar untuk program rumah down payment (DP) nol rupiah atau DP Rp0.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti mengatakan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2018.
"Kebutuhan untuk tunjangan [dana talangan] uang muka sekitar Rp160 miliar. Sisanya untuk likuiditas pembiayaan kredit perumahan," katanya di Gedung DPRD DKI, Selasa (25/9/2018).
Dia memperkirakan subsidi dana talangan Rp20% dari harga jual unit rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp0 senilai Rp350 juta per unit.
Adapun, proyek program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini sedang dibangun ole PD Pembangunan Sarana Jaya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Meski demikian, Meli menuturkan anggaran tersebut bukan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, tetapi Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta (BPKD). Nantinya, lanjut dia, BPKD sebagai pemegang kuasa anggaran dapat memberikan dana talangan ke Bank DKI. Bank milik Pemprov DKI tersebut bakal mencairkan ke masyarat penerima bantuan program DP Rp0.
"Bank DKI yang akan mencairkan ke masyarakat yang terdaftar untuk memiliki unit di Klapa Village. Kami akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah [BLUD] khusus untuk program ini," lanjutnya.
Dia menambahkan dana tersebut tidak akan terserap secara maksimal walaupun sudah dianggarkan di APBD-Perubahan 2018. Pasalnya, dana talangan DP baru dapat dicairkan apabila konstruksi fisik sudah mendekati 100%.
Setelah itu, Bank DKI bisa menentukan angka kredit kepemilikan rumah (KPR) yang didahului dengan perjanjian jual beli antara pihak bank dan konsumen.
Bukan itu saja, Meli juga berencana untuk mengajak kerja sama pemerintah pusat melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).
"Ada anggaran dari pemerintah pusat FLPP agar bisa masuk ke DKI. Namun, apabila kurang kita masih punya stok," ungkapnya.
Kepala BPKD Edi Sumantri mejelaskan, dana Rp167,1 akan digunakan untuk fasilitas tunjangan uang muka fasilitas pembiayaan rumah sejahtera dan rumah tertentu dan Rp550,8 miliar untuk anggaran fasilitas likuiditas pembayaran kepemilikan rumah sejahtera dan rumah tertentu.
"Masalah pengembaliannya kepada pemprov, nanti Dinas Perumahan akan mengkolek dari masyarakat berbarengan dengan uang pokok cicilan rumah, termasuk pembayaran uang muka tadi. Ditalangi dulu dengan angka Rp717 miliar," jelasnya.
