Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Direktur PT Delta Djakarta Tbk. Alan DV Fernandez (kanan) memberikan penjelasan didampingi Financial Planning and Investor Relation Manager Poltak Siahaan, saat paparan publik perseroan, di Jakarta, Rabu (25/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya
Premium

Menghitung Untung Divestasi Saham Delta Djakarta Milik DKI

12 Maret 2019 | 17:43 WIB
Jakarta boleh berganti nakhoda, tapi kinerja PT Delta Djakarta Tbk. tetap berkibar. Setiap tahun, produsen minuman beralkohol itu tak absen memberikan dividen kepada para pemegang saham.

Bisnis.com, JAKARTA -- Langkah bisnis PT Delta Djakarta Tbk. tampaknya belum pernah dikabarkan terengah-engah. Walaupun berbisnis komoditas yang secara citra dipersepsikan negatif, tapi penikmat bir tetap antusias memunculkan permintaan.

Dengan citra yang dibalut kemasan agama, produk emiten berkode saham DLTA itu tak bisa sembarangan beredar. Ada beberapa aturan yang mempersempit ruang gerak produk bir.

Sebut saja Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 06/MDAG/PER/1/2015 yang terbit pada Januari 2015 untuk memperbarui Permendag No. 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan ini menetapkan pelarangan penjualan dan distribusi produk minuman beralkohol dalam minimarket dan pengecer lainnya. Namun, konsumsi bir tak surut, sehingga DLTA pun mampu tetap memetik pertumbuhan penjualan.

Sejak lama pula, total penjualan bersih DLTA mencapai triliunan setiap tahun. Setelah dipotong pajak dan cukai alkohol, DLTA mengemas penjualan bersih yang hingga September 2018, mencapai Rp627,7 miliar, naik 15% dibandingkan Rp545,7 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejak 2014, total penjualan bersih yang tercatat memang tak lagi menggunung seperti periode-periode sebelumnya. Jika pada 2014, nilai penjualan bisa mencapai Rp879,25 miliar, maka setelah itu hanya mampu finis di kisaran Rp770 miliar.

Karyawati menata produk minuman beralkohol di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (27/7/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Meski demikian, penurunan nilai penjualan bersih tak mengganggu dividen yang dijatah kepada pemilik saham. Setiap tahun, nilai dividen justru bertambah.

Prestasi itu erat kaitannya dengan profit yang semakin tambun. Pada 2014, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan mencapai Rp288,07 miliar dan, pada kuartal III/2018, nilainya telah mencapai Rp232,87 miliar.

Dividen yang dijatah mencapai Rp120 per saham pada 2015, Rp180 pada 2016, dan tertinggi Rp260 pada 2017. Untuk tahun lalu, DLTA belum tutup buku.

Untuk pemegang saham mayoritas San Miguel yang menguasai 58,33% saham, jumlah dividen itu mencapai ratusan miliar pada 2017. Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menadahkan Rp48,57 miliar pada 2017, dengan porsi penguasaan saham 23,34%.

Sayap bisnis pun sudah DLTA menjangkau pasar internasional, meski tak besar. Perseroan berhasil mengapalkan nilai ekspor hingga 0,19% dari total penjualan bersih pada 2017.

Produk bir DLTA memang masih lebih besar menyerap permintaan dalam negeri.

Riwayat Pemilik
Pendirian DLTA memiliki riwayat yang cukup panjang. Perusahaan ini berdiri pada 1932 dengan nama Archipel Brouweirij, NV. Pemiliknya adalah seorang berkebangsaan Jerman.

Lambat laun, Archipel kemudian berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij. Perubahan ini sekaligus menandai berpindahnya kepemilikan dari Jerman ke Belanda.

Seiring dengan program nasionalisasi, maka pada 1967, perusahaan bir itu pun diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

Tiga tahun kemudian, nama perusahaan kembali diubah, kali ini menjadi PT Delta Djakarta. Pada 1984, perusahaan itu resmi melantai di bursa.

Lewat pasar saham, produsen bir San Miguel yang berbasis di Filipina memboyong mayoritas saham Delta Djakarta. Tahun penting lainnya adalah 1997, ketika basis produksi dipindahkan dari Jakarta ke Tambun, Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan./JIBI-Regi Yanuar

Polemik terkait kepemilikan DLTA kembali muncul pada pengujung Februari 2019. Publik terhenyak oleh kabar penambahan kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta pada tubuh DLTA.

Pada 28 Februari 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) menanggapi surat PT Sirca Datapro Perdana bernomor No. SDP-00001/DLTA/25/II/2019 yang menginformasikan adanya pergeseran kepemilikan saham DLTA.

Informasi itu menyebutkan adanya perubahan jumlah kepemilikan saham Pemda DKI Jakarta selaku salah satu pemegang saham DLTA. Dari sebelumnya 186,84 juta lembar saham, saham yang dikuasai Pemda DKI Jakarta bertambah tebal menjadi 210,2 juta lembar atau setara dengan 26,25% kepemilikan pada DLTA.

Kabar itu seakan menjadi ironi kepada Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, gubernur telah mengobral janji melego saham DLTA yang dicap sebagai pemenuhan aspirasi warga ibu kota.

Pemprov DKI Jakarta pun buru-buru melakukan klarifikasi. Seperti disampaikan melalui siaran resmi, Pemprov DKI Jakarta tidak menambah saham, tapi hanya menadahkan saham yang tadinya dimiliki Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya).

Sejurus dengan itu, sejak 2015, memang terdapat ancang-ancang penggabungan saham antara Pemprov DKI Jakarta dan BP IPM Jaya. Dengan penggabungan tersebut, maka saham milik Pemprov DKI Jakarta bertambah 2,91% menjadi 26,25%.

Perubahan porsi saham ini lebih heboh dibandingkan kabar hilangnya saham Pemprov DKI Jakarta dan BP IPM Jaya pada tahun lalu. Pada Juli 2018, BEI merespons surat dari PT Sirca Datapro Perdana, bernomor SDP-0410/DLTA/SSH/VII/2018.

Surat itu menginformasikan adanya saham hilang DLTA, selanjutnya dilakukan penerbitan Surat Kolektif Saham (SKS) pengganti saham. Sirca mengumumkan kehilangan SKS dan penerbitan SKS pengganti, di mana penggantian SKS itu sekaligus membuat SKS lama tak berlaku.

Dalam pengumuman saham hilang tersebut, disebutkan bahwa saham yang menjadi masalah itu dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan BP IPM Jaya.

Sebagaimana pengumuman yang dimuat Harian Bisnis Indonesia tertanggal 30 Mei 2018, Sirca juga menyerukan bagi siapapun pihak yang menemukan untuk dikembalikan ke alamat kantor.

Tidak Laris
Meski lewat kesegaran botol-botol bir DLTA senantiasa memberikan hasil manis berupa dividen, tapi tak serta merta membuat saham perusahaan itu laris di bursa.

“Sahamnya tergolong tidak likuid,” ujar Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan kepada Bisnis, Senin (11/3/2019).

Persoalan inilah yang membuat DLTA memecah saham pada 2015, lewat aksi stock split 1:50. Dengan langkah tersebut, nilai nominal saham Rp1.000 dipecah menjadi Rp20.

Stock split itu pun mengamankan porsi free float atau saham produsen minuman beralkohol bermerek lokal Anker dan Kudaputih serta penyedia Carlsberg dan San Miguel itu yang beredar di publik.

Pemecahan saham menyulut gairah publik untuk menggenggam saham DLTA. Jika pada perdagangan bursa sebelumnya, saham DLTA bisa mencapai Rp270.000 per saham, maka sejak saat itu turun ke level Rp5.400.

Jauh sebelum itu, likuditas saham DLTA kerapkali bergeming terhadap dinamika pasar. Saham DLTA relatif minim mendapatkan sentimen.

Paling tidak, sentimen pasar yang membayangi sebatas regulasi pemerintah ataupun musim Ramadan.

Berdasarkan catatan statistik, pada 2015, terdapat 1 juta lembar saham DLTA yang hilir mudik ditransaksikan. Volume saham tertinggi terjadi pada 2017, yakni sebanyak 27 juta lembar.

Sementara itu, pada tahun lalu, likuiditas saham yang hilir mudik itu mencapai 15 juta lembar.

Perkara likuiditas saham inilah yang dianggap bakal mengganjal rencana penjualan saham Pemprov DKI Jakarta. Secara kinerja, DLTA tidak mempunyai rapor merah dan bahkan, menggiurkan bagi investor.

Berdasarkan catatan statistik bursa, tingkat Return on Equity (RoE) yang dicetak DLTA mencapai 24,44% pada 2017. Sejak 2014, RoE itu tak pernah melorot di bawah kisaran 22%.

RoE merupakan gambaran tingkat pengembalian investasi atau kepemilikan dari tingkat laba yang dihasilkan perusahaan. Artinya, tiap keping rupiah yang ditanam investor bisa bertambah lebih dari 20% untuk DLTA.

Namun, obral dividen serta harga saham yang kinclong bukan berarti calon pembeli anyar DLTA bakal segera mengantre. Pasalnya, tegas Alfred, bisnis yang digeluti DLTA cenderung sensitif terhadap regulasi ataupun sentimen sosial lainnya.

“Bisa dibilang San Miguel pun nyaman dan aman sewaktu pemegang saham lainnya adalah pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta yang juga bertindak sebagai regulator,” ungkapnya.

Investor pun dinilai kian sangsi manakala pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta disangga dengan alasan yang sepenuhnya murni idelogi.

“Siapapun akan berpikir berkali-kali, Pemprov saja hengkang, jadi sudah tidak ada terlindungi,” tutur Alfred.

Di sisi lain, desakan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melego saham DLTA kini bergulir ke DPRD DKI Jakarta. Gelombang protes ormas Islam pun sudah menunjukkan riak.

Mobil komando dan massa simpatisan PA 212 memadati depan kantor DPRD DKI Jakarta, sebagai bentuk dukungan atas rencana divestasi saham milik Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk., Jumat (8/3/2019)./Bisnis-Aziz Rahardyan

Dari kapitalisasi pasar yang menembus Rp4 triliun, Pemprov DKI Jakarta bisa mengantongi minimal seperempat total kapitalisasi tersebut jika sukses melego sahamnya. Nilai itu setara dengan dividen yang dikantongi sepanjang empat periode pemerintahan ibu kota berganti.

Berdasarkan catatan Bisnis, pembahasan divestasi saham DLTA di DPRD DKI Jakarta bakal dilanjutkan dalam rapat pimpinan gabungan, Rabu (13/3).

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengungkapkan kinerja keuangan dan bisnis DLTA menunjukkan hasil positif. Dari sisi pendapatan, laba bersih, hingga dividen tidak jadi beban buat Pemprov DKI Jakarta.

Artinya, terangnya, jika gubernur ingin melepaskan saham perusahaan tersebut, maka harus ada konsep yang jelas terkait peralihan saham tersebut. Jika ingin dialihkan, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus sebanding atau lebih bahkan lebih dalam.

“Jangan sampai malah rugi. Ambil contoh kasus DP [Down Payment] rumah 0%, programnya sangat ambisius tapi dalam realisasinya tetap sulit dilakukan dan hanya menyasar kaum menengah,” tukas Misbah.

Dia mengingatkan jangan sampai peralihan saham hanya pindah tangan pengelolaan saja, “Tapi tidak ada dampak terhadap PAD.”

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemprov DKI Premium Content delta djakarta
Penulis : Kahfi - Bisnis.com
Editor : Annisa Margrit

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top