Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan MRT Jakarta akan segera beroperasikan. Namun, ironisnya hingga saat ini belum ada kesepahaman berapa tarif yang akan disepakati, antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI.
Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/3/2019), Pemprov DKI telah mengusulkan tariff MRT sebesar Rp 10.000 dan LRT sebesar Rp 6.000. Namun, DPRD belum menyepakati besaran tarif tersebut.
Jika tarif yang diusulkan tersebut disepakati, Pemprov DKI akan menggelontorkan subsidi yang sangat signifikan, bahkan lebih dari 60 persen tarif MRT dan LRT adalah tarif subsidi. Pasalnya, dengan usulan tarif Rp 10.000/penumpang maka subsidinya sebesar Rp 21.659.
Bahkan, untuk LRT, dengan tarif Rp 6.000, subsidinya akan mencapai Rp 31.659. Dengan asumsi 65 ribu penumpang per hari, maka total subsidi MRT mencapai Rp 572 per tahun, dan Rp 327 miliar untuk LRT.
“Dalam pandangan YLKI, besaran tarif MRT harus benar-benar memperhatikan aspek ability to pay atau kemampuan membayar konsumen. Bahkan harus ada gambaran konkrit, berapa sebenarnya alokasi anggaran/belanja transportasi calon konsumen MRT, dari total pengeluaran dan pendapatannya. Hal ini harus diback up dengan hasil survei yang komprehensif dan meyakinkan,” ujar Tulus.
Bakal Ditinggal Konsumen
Dikatakan, tanpa memerhitungkan aspek kemampuan membayar konsumen, maka MRT Jakarta akan ditinggal konsumennya, alias tidak laku. Namun, kemampuan membayar ini harus dielaborasi, siapakah mayoritas pengguna MRT?
“Pemprov juga harus punya data, untuk tujuan apa konsumen memilih menggunakan MRT? Jika tujuannya karena faktor kenyamanan dan efisiensi waktu tempuh maka tarif Rp 10.000 juga masih make sense,” tukas Tulus.
Di sisi yang lain, manajemen MRT Jakarta harus mengeksplorasi pendapatannya bukan hanya mengandalkan pendapatan tiket saja. Tak mungkin revenue dari tiket mampu menutup keseluruhan biaya operasional dan apalagi investasi. Managemen PT MRT Jakarta harus kreatif dan cerdas untuk menggali pendapatan dari aspek komersial lainnya seperti sewa lahan, bisnis di area TOD, dan promosi/iklan. Asal jangan iklan produk tembakau, alias iklan rokok.
Tulus menambahkan, guna mengoptimalkan peran MRT sebagai angkutan masal, YLKI juga mendesak Pemprov DKI, untuk melakukan rekayasa managemen trafik yang kuat, dan melakukan rerouting angkutan umum, termasuk melakukan rerouting Transjakarta.
“Dan yang lebih mendesak, adalah melakukan pembatasan dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi di sepanjang koridor yang dilewati MRT. Pemprov DKI juga harus secara cepat menopang MRT dengan feeder transport (transportasi pengumpan) yang terintegrasi dengan stasiun MRT.”
