Usai Hari Raya, Ramai-ramai Serbu Lagi Ibu Kota

Sudah menjadi hal yang rutin terjadi Jakarta diserbu pendatang dari seluruh Indonesia seusai Lebaran. Bagaimana pengaruhnya terhadap ibu kota tanpa adanya operasi yustisi seperti tahun-tahun sebelumnya?
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 19 Juni 2019  |  10:46 WIB
Usai Hari Raya, Ramai-ramai Serbu Lagi Ibu Kota
Pengunjung beraktivitas di taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/12/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA -- Pendatang. Kata itu kerap terdengar dan ramai dibahas pascaperayaan Idulfitri setiap tahunnya di Indonesia.

Keberadaan pendatang di kota-kota besar setelah musim mudik dan liburan Lebaran merupakan hal jamak. Bukan menjadi hal aneh jika para pemudik membawa serta keluarga atau kerabatnya dari kampung untuk ikut mengadu nasib di kota-kota besar.

Secara prinsip, kedatangan orang dari daerah ke kota-kota besar tak bisa dilarang. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan perpindahan semua penduduk Indonesia dari satu daerah ke daerah lain dijamin konstitusi.

Meski tidak dilarang, penduduk yang pindah tempat tinggal wajib memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan. Dia menjelaskan penduduk yang pindah tempat tinggal wajib mengurus perpindahan di daerah asal dan tujuan.

Penumpang kereta api Tawang Jaya Lebaran tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (8/6/2019)./ANTARA FOTO-Reno Esnir

“Penduduk boleh berpindah sepanjang dia membawa surat pindah. Maka saya mengimbau yang mau merantau, kalau memang niat mau pindah, bawa surat pindah sekalian karena prinsip dasarnya sekarang pengurusan itu kita potong birokrasinya,” ujar Zudan di kantornya, Selasa (11/6/2019).

Selain memenuhi syarat-syarat administrasi, perantau juga diimbau memiliki kejelasan mengenai lokasi tempat tinggal, pekerjaan, atau kegiatan yang akan mereka lakukan di daerah tujuan.

Menurutnya, kejelasan itu diperlukan agar tak ada masalah kependudukan yang timbul nantinya. Zudan menyebut selama ini, banyak pendatang yang luput mengurus administrasi kependudukan saat pindah.

"Yang penting saat dia mau pindah dipastikan tujuannya, rumah sendiri atau numpang atau rumah kontrakan? Kalau rumahnya numpang, dia harus minta izin kepada yang ditumpangi boleh enggak punya Kartu Keluarga (KK) di situ," ujarnya.

Pendatang dan Pertumbuhan Ekonomi
Banyaknya orang yang pindah dari daerah ke kota-kota besar dipercaya akibat belum meratanya pembangunan. Lapangan kerja yang tersedia di desa-desa dan daerah luar kota dinilai minim, sehingga warga di sana mau tak mau merantau.

Pada konteks Indonesia, salah satu kota yang kerap menjadi tujuan warga daerah untuk merantau adalah DKI Jakarta. Sebagai ibu kota dan pusat perekonomian nasional, Jakarta menjadi magnet bagi masyarakat untuk mencari pendapatan.

Magnet Jakarta sebagai daerah tujuan perantau belum luntur hingga kini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengumumkan kesediaan dirinya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerima pendatang pasca Idulfitri 2019.

Penerimaan ibu kota terhadap pendatang terlihat dari ditiadakannya operasi yustisi pascamusim mudik tahun ini. Dia memandang operasi yustisi merupakan kebijakan yang tidak normal.

Pada tahun-tahun sebelumnya, operasi yustisi menjadi suatu hal yang rutin dilakukan usai Lebaran sebagai upaya mencegah masuknya warga luar Jakarta yang tak memiliki keterampilan atau pekerjaan.

Kendaraan melintas dengan latar belakang pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (15/6/2019). /ANTARA FOTO-Aprillio Akbar

“Masa apartheid dulu mungkin dianggap normal orang dibedakan berdasarkan warna kulit, ada masa itu dianggap normal. Ada masa dulu memilah orang berdasarkan KTP itu dianggap normal, itu tidak normal," ujar Anies, Senin (3/6).

Dia memprediksi ada 71.000 lebih pendatang di DKI Jakarta pada tahun ini. Jumlah itu lebih tinggi dari pendatang di ibu kota pada tahun lalu.

Pada 2018, jumlah pendatang di Jakarta pasca Idulfitri mencapai 69.479 orang, menurun 1,8 persen dibandingkan 2017 yang jumlah jumlahnya 70.752 orang.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu yakin naiknya jumlah pendatang ke ibu kota tahun ini karena tingginya pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Pertumbuhan yang tinggi dipercaya membuat banyaknya kemunculan lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, Anies berharap pada masa depan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga daerah-daerah lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mencapai 6,17 persen pada 2018. Capaian ini sedikit di bawah tahun sebelumnya, yang sebesar 6,2 persen.

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I/2019, realisasinya menyentuh 6,23 persen secara year-on-year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,95 persen.

Capaian itu juga di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2019, yang berada di level 5,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada kuartal I/2019 dan sepanjang 2018 juga lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain.

Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (Jabar) hanya tumbuh 5,64 persen sepanjang 2018. Pada kuartal I/2019, ekonominya hanya naik 5,43 persen atau melambat dari pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) sepanjang kuartal I/2019 juga hanya menyentuh 5,14 persen. Selain lebih rendah dari ibu kota, angka itu juga di bawah capaian tahun sebelumnya yang sebesar 5,37 persen.

Pada 2018, ekonomi Jateng tercatat naik 5,32 persen. Meski lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 5,26 persen, tapi tetap masih di bawah Jakarta.

Terakhir, Jawa Timur (Jatim) mencatatkan pertumbuhan 5,5 persen pada 2018, sedikit di atas realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,46 persen. Namun, pada kuartal I/2019, ekonomi Jatim hanya meningkat 5,51 persen atau jauh di bawah Jakarta.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta terlihat fluktuatif. Pada Agustus 2017, angkanya berada di level 7,14 persen sedangkan pada Februari 2018 turun menjadi 5,34 persen.

Tetapi, pada Agustus 2018 naik ke posisi 6,24 persen dan kembali turun menjadi 5,13 persen pada Februari 2019.

Urbanisasi yang Wajar?
Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai wajar jika Jakarta menjadi magnet bagi pendatang atau orang yang melakukan urbanisasi. Sebab, hampir seluruh kantor pusat perusahaan di Indonesia ada di sana.

Selain itu, arus urbanisasi ke Jakarta juga dianggap lumrah lantaran statusnya sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan hingga kini. Kedatangan perantau ke ibu kota, dinilai berkontribusi membuat banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia di sana.

Melimpahnya jumlah tenaga kerja tentu harus diikuti dengan kemampuan yang memadai. Abdul menganggap para pendatang tak akan membawa dampak negatif jika mereka sudah memiliki skill, pekerjaan, atau lokasi tinggal yang pasti.

“Jika dihitung-hitung skala ekonominya, pendatang juga berperan dalam mendorong konsumsi Rumah Tangga, sebagai kontribusi utama PDRB DKI, yang sekitar 60 persen,” sebutnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Lebih tingginya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dibandingkan provinsi-provinsi lain pun dipandang wajar. Hal ini semata disebabkan peran ibu kota yang masih menjadi pusat perekonomian, bisnis, dan pemerintahan.

“Mungkin akan berbeda jika pusat bisnis dan pemerintahan berada di kota terpisah seperti di China. Beijing menjadi pusat pemerintahan dan Shanghai jadi pusat ekonomi dan bisnis,” ujar Abdul.

Pendapat lain dikemukakan peneliti ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal, yang memandang urbanisasi atau kedatangan perantau ke kota-kota besar dapat memicu naiknya jumlah transaksi ekonomi masyarakat.

Dia menuturkan kehadiran perantau secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya di daerah asal tapi juga nasional. Pasalnya, bukan tidak mungkin perantau akan banyak mengirim uang dari tempatnya ke kampung halaman.

“Mereka bisa menaikkan level pendapatan dan pendapatan itu bisa dikirim ke daerah asal masing-masing. Kemarin, pas mudik dari Jabodetabek saja ada 4,9 juta pemudik dan diprediksi itu ada minimal Rp10 triliun dana mengalir dari Jabodetabek ke daerah-daerah asal,” ungkap Faisal.

Karena potensi keuntungan itu, maka dia menyatakan kesepakatannya dengan kebijakan pemerintah yang tak membatasi perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Namun, pemerintah diimbau serius melakukan pendataan terhadap para pendatang di kota-kota besar.

Sejumlah warga melintas di jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019)./ANTARA FOTO-Aditya Pradana Putra

Pendataan wajib dilakukan agar pemerintah tahu di mana saja para perantau tinggal dan bekerja. Pengetahuan itu dibutuhkan agar para pencari kerja tidak kesulitan di kota tujuan.

“Yang patut jadi perhatian adalah bagaimana orang-orang ini didata, tidak kemudian dibiarkan liar begitu saja. Didata di mana tinggalnya, kerja di mana, ini di negara-negara maju sudah seperti itu juga kalau ada orang asing masuk,” ucap Faisal.

Meski begitu, pemerintah tetap disarankan untuk menggenjot pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar kota-kota besar, terutama selain daerah Jabodetabek. Pembangunan infrastruktur yang masif, lanjutnya, merupakan salah satu syarat dimulainya distribusi kue ekonomi dari kota-kota besar ke daerah.

Selama proses pembangunan dan pemerataan ekonomi antar daerah berlangsung, wajar jika urbanisasi dan kedatangan perantau ke kota-kota besar terus terjadi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dki jakarta, fokus, urbanisasi

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top