Polemik di Balik Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi 932 bangunan di Pulau D Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta selesai dibahas. Melanggar hukum atau tidak?
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 19 Juni 2019  |  13:22 WIB
Polemik di Balik Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Jakarta
Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membentangkan spanduk penyegelan di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA -- Reklamasi pantai utara DKI Jakarta tak pernah absen menjadi pembicaraan sejak proyek tersebut berpuluh-puluh tahun lalu.

"Suara"nya makin kencang terdengar pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebagian besar menolak adanya reklamasi karena berbagai alasan, di antaranya faktor kelestarian lingkungan dan sumber pendapatan para nelayan sekitar.

Pembicaraan mengenai reklamasi pun terdengar lagi kini pada masa pemerintahan Anies Baswedan, tepatnya setelah diketahui adanya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di Pulau D, salah satu pulau buatan lepas pantai ibu kota. Hal ini ramai dibahas karena sebelum menjabat dia sudah menyatakan akan menolak reklamasi.

IMB bagi bangunan-bangunan di pulau buatan itu pun ternyata sudah keluar sejak akhir tahun lalu.

Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6/2019)./ANTARA FOTO-Galih Pradipta

Setelah penerbitan IMB bagi ratusan bangunan di Pulau D diketahui, beragam tanggapan muncul dari publik. Pro dan kontra timbul lantaran tak sedikit pihak menganggap penerbitan IMB harusnya belum dilakukan hingga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta selesai dibahas.

Raperda RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta nantinya akan menjadi dasar penggunaan pulau-pulau buatan di ibu kota. Hingga kini, kedua produk hukum itu belum selesai dibahas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Karena pertimbangan itu, tak sedikit pihak mempertanyakan keabsahan IMB tersebut. Salah satu organisasi yang lantang memprotes penerbitan IMB itu adalah WALHI.

Menurut organisasi pemerhati lingkungan hidup ini, penerbitan IMB oleh Anies membuktikan bahwa reklamasi adalah proyek ambisius pemodal. Dia dianggap tidak berbeda dengan pemimpin DKI Jakarta terdahulu yang mendukung reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta.

WALHI menilai alasan Anies soal penerbitan IMB tidak jelas dan berangkat dari argumentasi kebijakan yang dipaksakan. Organisasi itu menilai Anies harusnya bisa memilih jalan tak menerbitkan IMB untuk bangunan di pulau-pulau reklamasi.

“Namun, [Anies] lebih memilih diterbitkan dengan alasan keterlanjuran. Terlebih dengan menggunakan dasar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 yang juga dibuat untuk menutupi keterlanjuran-keterlanjuran tersebut,” ujar Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (17/6/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan./Bisnis

Pergub 206/2016 yang dijadikan dasar penerbitan IMB mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. WALHI memandang penggunaan aturan itu sebagai dasar pemberian IMB tidak tepat.

Argumen WALHI bukan tanpa alasan. Tubagus menyatakan dasar persoalan dalam urusan IMB bangunan di pulau reklamasi adalah belum jelasnya beleid tentang pulau-pulau buatan hingga kini.

Dia menyampaikan pada dasarnya, Pergub 206/2016 dikeluarkan untuk “memfasilitasi” pendirian bangunan di atas lahan reklamasi.

“Apakah dalam mendirikan bangunan di atas lahan reklamasi Gubernur DKl Jakarta telah meminta pertimbangan dari tim ahli? Sementara itu, pada 2018, Gubernur Anies menyegel bangunan di atas lahan tersebut. Kemudian, pada tahun yang sama, Gubernur mencabut penyegelan karena pengembang dianggap sudah memenuhi ‘kewajiban’,” ujar Tubagus.

Dia melanjutkan Anies sebenarnya bisa memilih tidak menerbitkan ratusan IMB itu. Tetapi, pilihan tersebut tidak diambil mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

WALHI juga menganggap persoalan terbitnya IMB dengan reklamasi pantura Jakarta sebagai satu hal yang tak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, pernyataan Anies yang menyebut urusan reklamasi dengan penerbitan IMB sebagai dua hal berbeda dikritik.

“[Masalah] IMB dan reklamasi tidak bisa dipisahkan. Seharusnya dia [Anies] memiliki pilihan untuk tidak menerbitkan IMB dan kita mendesak untuk menghentikan segala aktivitas bangunan di atasnya termasuk reklamasi. Pulau C, D, dan lain-lain itu adalah [hasil] reklamasi karena prosesnya sampai saat ini masih berjalan,” tutur Tubagus.

Wacana Interpelasi
Terbitnya IMB bagi ratusan bangunan di Pulau D juga mendapat tanggapan DPRD DKI Jakarta. Ada fraksi-fraksi di DPRD yang mendukung dan menolak langkah Anies tersebut.

Penolakan di antaranya muncul dari Fraksi Nasdem, Golkar, dan PDI Perjuangan. Ketiga fraksi itu sama-sama ingin mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Anies.

Lambang DPRD DKI Jakarta./Istimewa

Sementara itu, fraksi yang mendukung di antaranya PKS.

Ketua Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan Anies cenderung menunda-nunda pembahasan dua rancangan beleid yakni Raperda RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kedua Raperda tersebut ditarik oleh Pemprov DKI dari DPRD DKI Jakarta untuk disempurnakan, sebelum akhirnya dibahas kembali bersama DPRD DKI Jakarta. Hingga saat ini, kedua Raperda itu masih belum juga dibahas bersama Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta.

Adapun Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono mengungkapkan partainya akan menggelar rapat internal terlebih dulu sebelum menyikapi serius usulan interpelasi.

Dia menganggap IMB yang diterbitkan Anies berpotensi melanggar aturan. Pasalnya, izin itu dikeluarkan sebelum Raperda RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dibahas.

“Kenapa tidak menunggu Perda-nya jadi dulu? Nanti kan misal ada ketidaksamaan fungsi zonasi antar pulau bagaimana?” katanya kepada Bisnis.

Adapun PKS mendukung langkah Anies menerbitkan IMB di Pulau D, yang sekarang dikenal dengan nama Kawasan Pantai Maju.

"Pertama, janji Pak Gubernur menghentikan reklamasi. Kedua, adalah pemanfaatan lahan itu untuk masyarakat luas. Kurang lebih begitu," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, Jumat (14/6).

Dia menuturkan penerbitan IMB tersebut tidak bertentangan dengan janji Anies saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Selama dikeluarkannya IMB tersebut tidak menyalahi aturan, Suhaimi memandang hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

"Ini tidak bertentangan dan pasti Pak Gubernur punya timnya kajian itu," ucapnya.

Di sisi lain, masa kerja anggota DPRD DKI Jakarta tinggal 2 bulan lagi, sehingga pembahasan Raperda RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta pun kemungkinan tak akan rampung tahun ini.

Reklamasi Teluk Jakarta pada 2017./ANTARA FOTO-Agus Suparto

Pangkal Masalah
Di antara pro kontra tersebut, ahli hukum agraria dari Universitas Andalas Kurnia Warman memandang kecil kemungkinan penerbitan IMB oleh Pemprov DKI Jakarta melanggar hukum.

Dia menjelaskan IMB bisa diterbitkan pemerintah daerah dengan berpedoman pada aturan soal tata ruang yang eksisting saat izin dikeluarkan.

Dalam konteks reklamasi di DKI Jakarta, berarti IMB bisa diterbitkan berlandaskan Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Perda Nomor 8/1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura.

Beleid-beleid di atas masih bisa digunakan selama Raperda RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta belum diterbitkan pemerintah ibu kota.

“Kemungkinan melanggarnya menurut saya kecil, kalau HGB [Hak Guna Bangunan] sudah diberikan BPN [Badan Pertahanan Nasional]. Kalau memang keliru dari segi ruangnya, berarti pemberian HGB-nya keliru dong. Kalau memang tidak cocok, HGB-nya sekalian dibatalkan,” ujar Kurnia kepada Bisnis.

Dia beranggapan perdebatan soal penggunaan tanah di pulau reklamasi sebenarnya bermuara pada ada atau tidaknya HGB di lahan tersebut. Adapun HGB bisa diterbitkan oleh BPN.

Jika HGB atas lahan hasil reklamasi telah muncul, maka pemilik hak dapat mengajukan IMB ke Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Orang atau lembaga yang sudah memiliki HGB pasti akan mengurus IMB agar bisa mendirikan bangunan di atas lahan terkait.

Suasana sejumlah bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6/2019)./ANTARA FOTO-Galih Pradipta

“Dari sisi perizinannya, IMB itu hanya ikutan dari HGB karena orang mengurus HGB tidak bertujuan selain mendirikan bangunan. Tidak mungkin orang mengurus HGB di ruang yang tak boleh didirikan bangunan,” terang Kurnia.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor BPN Jakarta Utara Asnaedi Daeng Sitakka menyebut bahwa HGB atas Pulau D di pesisir Jakarta masih atas nama PT Kapuk Naga Indah (KNI).

Artinya, belum ada HGB yang diterbitkan untuk penggunaan lahan di Pulau C, G, dan N yang juga merupakan hasil reklamasi di pantura Jakarta.

“Kami hanya mengeluarkan HGB, sedangkan kesesuaian dengan IMB kewenangan Pemda. Seharusnya IMB sesuai dengan HGB. Makanya salah satu syarat [penerbitan] IMB adalah Sertipikat,” ujar Asnaedi kepada Bisnis.

Dengan berbagai pro kontra yang membayangi, isu reklamasi pantura Jakarta memang tampaknya masih akan memunculkan "suara-suara" hingga entah kapan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, reklamasi

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top