Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Senin (26/8/2019). - ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Premium

APBD Diproyeksi Defisit, Aliran Dana untuk Jakpro dan PAM Jaya 'Dibendung' Sebagian

11 November 2019 | 17:48 WIB
Dalam rapat pembahasan anggaran antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk kedua BUMD itu diputuskan dipangkas.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyeksi defisitnya anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun depan membuat PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PAM Jaya harus rela tak mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sesuai besaran awal yang diharapkan.

DPRD DKI telah memangkas besaran PMD untuk kedua BUMD itu, yang diajukan pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, setidaknya ada tujuh BUMD DKI yang mengajukan PMD untuk dimasukkan ke dalam APBD 2020, yaitu PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Pembangunan Sarana Jaya, dan PAM Jaya.

Alasan sebagian besar BUMD mengajukan suntikan modal untuk mengerjakan proyek-proyek penugasan dari Pemprov DKI.

Total pengajuan PMD dari tujuh BUMD ini sebenarnya sudah mengalami revisi seiring adanya permintaan untuk penyisiran anggaran oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, beberapa waktu lalu. Anggaran pengajuan PMD pada rancangan KUA-PPAS 2020 turun dari Rp12,5 triliun menjadi Rp10,2 triliun.

Namun, anggaran tersebut kembali dipangkas saat pembahasan dengan Komisi B DPRD DKI pada akhir pekan lalu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 mengucap sumpah jabatan saat pelantikan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)./ANTARA FOTO-Dhemas Reviyanto

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengatakan keputusan tersebut belum sepenuhnya final karena anggaran seluruh PMD akan dibahas kembali dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) besar, sebagai langkah finalisasi seluruh anggaran sebelum disahkan menjadi APBD DKI 2020.

“Pemangkasan anggaran PMD untuk Jakpro dan PAM Jaya dilakukan karena adanya defisit yang dialami Pemprov DKI. Makanya dalam pembahasan kami tanya mana kira-kira kegiatan prioritas dan yang bisa diajukan kembali saat APBD Perubahan (APBD-P),” ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Jumat (8/11/2019).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah telah menyampaikan nilai KUA-PPAS 2020 mengalami penurunan dari yang direncanakan.

Mengacu pada data yang diterima Bisnis, rancangan KUA-PPAS 2020 sebelum rapat Banggar dipatok Rp95,9 triliun. Total anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp89,5 triliun. 

"APBD penetapan 2019 itu awalnya sebesar Rp89 triliun. Namun, kami turunkan menjadi Rp86,8 triliun. Salah satu faktornya dana bagi hasil yang tidak sampai target. Sekarang juga begitu," terangnya.

Penurunan proyeksi APBD DKI 2020 terjadi lantaran berkurangnya penerimaan, terutama dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai Rp6,39 triliun.

Dana bagi hasil tak bisa ditransfer karena APBN mengalami defisit sekitar Rp191 triliun pada Agustus 2019. 

Bukan itu saja, proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) 2019 yang tadinya dipatok Rp8,51 triliun, ternyata direvisi menjadi Rp3,08 triliun. 

Meski demikian, Sekda DKI tetap menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dari sebelumnya Rp44,5 triliun pada APBD 2019 menjadi Rp49,5 triliun pada KUA-PPAS 2020. 

Anggaran LRT dan SPAM Jatiluhur
Pandapotan menuturkan anggota Komisi B DPRD DKI memutuskan mencoret anggaran untuk Jakpro sebesar Rp622 miliar.

Anggaran tersebut awalnya dialokasikan untuk pembangunan sarana LRT Koridor I Fase 2A rute Kelapa Gading-Jakarta International Stadium Rp362 miliar dan perubahan moving block kereta ringan (LRT) Koridor I Fase I Velodrome-Kelapa Gading Rp260 miliar.

Dengan demikian, ada 5 proyek Jakpro yang disetujui menggunakan PMD, yaitu pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) Rp2,18 triliun, revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Rp600 miliar, pembangunan prasarana LRT Fase 2A Rp1,05 triliun, dan penyelenggaraan Formula E Rp767 miliar.

Seluruh kegiatan tersebut akan dimulai pada tahun depan.

Pandapotan menerangkan persetujuan atas berlanjutnya pembangunan prasarana atau jalur LRT dari stasiun Kelapa Gading menuju JIS didasari keinginan agar transportasi publik tersebut bisa beroperasi secara maksimal.

“Pembangunan LRT tetap dilanjutkan. Ini sudah menjadi prioritas kami, jadi semua kegiatan yang disetujui memang tak bisa ditunda lagi. Untuk kegiatan yang dicoret, silakan ajukan di APBD perubahan,” jelasnya.

Warga berada dalam kereta api ringan atau light rail transit (LRT) saat uji coba operasi terbatas di Stasiun Velodrome Rawamangun, Jakarta, Senin (10/9/2018)./ANTARA FOTO

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto menyampaikan pihaknya menerima keputusan Komisi B terkait pengurangan anggaran PMD. Menurutnya, pemangkasan sebesar Rp622 miliar tidak menjadi masalah karena Jakpro akan fokus untuk membangun prasarana fisik fase 2A yang akan dimulai tahun depan.

Meski demikian, Dwi meminta anggota dewan tidak mempersulit pembahasan anggaran pada APBD-P.

“Pengadaan kereta dan perubahan moving block bisa ditunda sampai pertengahan tahun karena sesuai arahan dan prioritas. Namun, [pengajuan PMD] nanti di APBD perubahan harus berlanjut, kalau enggak, LRT Velodrome-Kelapa Gading enggak jalan,” imbuhnya.

Rapat Komisi B juga memutuskan mengurangi PMD untuk PAM Jaya sebesar Rp700 miliar. Artinya, perusahaan air minum tersebut hanya mendapat suntikan modal senilai Rp1 triliun pada tahun depan.

Adapun kegiatan yang dicoret terkait dengan proyek SPAM Jatiluhur. Terkait hal ini, Direksi PAM Jaya menyebutkan proyek tersebut masih bisa ditunda.

Seperti halnya untuk Jakpro, Pandapotan juga mendorong PAM Jaya untuk kembali mengajukan PMD pada APBD-P.

“Kami juga mendorong PAM Jaya menuntut kewajiban-kewajiban operator, yaitu Aetra dan Palyja, sebelum kontrak berakhir pada 2023,” ucapnya.

Direktur Utama PAM Jaya Prayitno Bambang Hernowo mengemukakan proyek SPAM Jatiluhur terkait dengan pemerintah pusat dan telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dana Rp700 miliar awalnya digunakan untuk membangun transmisi atau perpipaan dari Jatiluhur menuju Jakarta.

“Kami memang punya staging (tahapan) untuk menerima sekitar 4.000 liter per detik air dari Jatiluhur. Ini akan menambah pasokan air ke Jakarta dan meningkatkan cakupan layanan sebanyak 14 persen,” ujarnya.

Pedagang membawa jeriken berisi air bersih yang akan dijual di kawasan Penjaringan, Jakarta, Kamis (22/3/2018)./ANTARA FOTO-Wahyu Putro A

Hernowo menuturkan cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta selama bermitra dengan operator swasta, yaitu Aetra dan Palyja, baru 60 persen. Padahal, dalam kontrak kerja sama yang akan berakhir pada 2023, operator berjanji akan melayani kebutuhan air bersih warga Jakarta seluas 80 persen dari total wilayah ibu kota.

Lebih lanjut, dia pesimistis target tersebut akan tercapai dalam waktu dekat. Pasalnya, PAM Jaya harus membangun jaringan dan mendapat pasokan air baku lebih banyak lagi, salah satunya dari SPAM Jatiluhur.

Jika ingin seluruh area Jakarta mendapat layanan air bersih, sambung Hernowo, maka Pemprov DKI harus menambah pasokan air setidaknya 13.000 liter per detik.

“Saat ini, total pasokan air ke Jakarta kurang lebih 20.200 liter per detik. Kami juga harus menurunkan tingkat kebocoran air [non revenue water] dari 42 persen ke 26 persen,” paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd dki jakarta Premium Content
Penulis : Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Editor : Annisa Margrit

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top