Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari skema pendanaan Rumah DP Nol Rupiah di tengah dipangkasnya anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah.
Kepala Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Dzikran Kurniawan mengungkapkan pihaknya tetap akan mencari skema pendanaan Rumah DP Nol Rupiah yang lebih kreatif.
Pasalnya, belum tentu anggaran yang terpangkas akan dikembalikan seperti semula dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) nanti.
Anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) merupakan penyedia kredit Rumah DP Nol Rupiah. Awalnya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran FPPR sebesar Rp2 triliun.
Nominal tersebut kemudian turun menjadi Rp1 triliun dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 per komisi.
