Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari skema pendanaan Rumah DP Nol Rupiah di tengah dipangkasnya anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah.
Kepala Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Dzikran Kurniawan mengungkapkan pihaknya tetap akan mencari skema pendanaan Rumah DP Nol Rupiah yang lebih kreatif.
Pasalnya, belum tentu anggaran yang terpangkas akan dikembalikan seperti semula dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) nanti.
Anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) merupakan penyedia kredit Rumah DP Nol Rupiah. Awalnya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran FPPR sebesar Rp2 triliun.
Nominal tersebut kemudian turun menjadi Rp1 triliun dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 per komisi.
Rumah DP Nol Rupiah di Rorotan, Cilincing , Jakarta Utara./JIBI-Nur Faizah al Bahriyatul Baqiroh
Tetapi, Ketua Badan Anggaran sekaligus Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akhirnya memutuskan memotongnya hingga separuhnya lagi dalam rapat finalisasi KUA-PPAS. Dia mempertimbangkan pendapat beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang menilai penyediaan perumahan pada tahun depan harusnya menyasar kalangan menengah bawah lewat penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
DPRD DKI Jakarta berpendapat Rumah DP Nol Rupiah baru bisa menyasar kalangan menengah, yakni masyarakat dengan pendapatan di kisaran Rp7 juta. Oleh sebab itu, pemotongan anggaran ini diharapkan akan memacu penyediaan Rusunawa daripada Rumah Susun Hak Milik (Rusunami) Rumah DP Nol Rupiah.
“Jadi, kalau sebelumnya rencana memberikan [pinjaman uang muka Rumah DP Nol Rupiah] dari kami 100 persen untuk kebutuhan perumahan masyarakat, maka kalau nanti kebutuhannya banyak, dana Rp500 miliar ini bisa kita blend dengan pihak perbankan nanti, atau pihak-pihak lainnya,” terang Dzikran kepada Bisnis, belum lama ini.
Meski dia belum bisa memastikan skema-skema seperti apa yang akan diajukan, tapi dengan kolaborasi dan menggandeng berbagai pihak, pihaknya optimistis anggaran Rp500 miliar akan mencukupi dan bahkan bisa bertambah.
Alasannya, masyarakat yang telah lolos Rumah DP Nol Rupiah atau yang telah menempati Rumah Samawa Klapa Village, sudah bisa terakomodir dengan anggaran kredit Rp500 miliar.
Nantinya, para penerima program eksisting akan diberikan skema kredit awal [DP ditanggung FPPR 100 persen] yang akan dicicil kembali oleh mereka, ditambah bunga yang akan berguna untuk tarif layanan pembiayaan, beban operasional, serta biaya pengembangan dana.
Dengan demikian, harapannya anggaran Rp500 miliar ini tak akan langsung habis. Bahkan, diproyeksi surplus dalam beberapa tahun berjalannya program ini.
.jpg)
“Intinya, Rp500 miliar ini akan kami optimalisasi. Swasta tetap bangun saja, harganya dijamin tetap kompetitif, masyarakat yang kira-kira mampu silakan mendaftar, kami akan sediakan dan optimalkan anggaran yang ada. Karena ini kan masalah skenario finansial jangka pendek saja yang Rp500 miliar ini, jangka panjangnya nanti Insyaallah bisa kita recover,” terang Dzikran.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap percaya dan mendaftar untuk program Rumah DP Nol Rupiah. Untuk pengembang swasta, dia berharap kerja sama pembangunan terus berjalan sebab banyak skema pendanaan yang masih bisa digunakan.
Harapannya, skema baru dari program Rumah DP Nol Rupiah mampu merangsang pihak ketiga untuk ikut berkolaborasi dan mendorong realisasi target pembangunan Rumah DP Nol Rupiah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017—2022.
Target yang dimaksud adalah tersedianya 218.214 unit rumah melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan 14.000 unit rumah oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Utang Pengembang
Sebelumnya, Dzikran juga pernah menyampaikan harapannya agar para pengembang swasta ikut berkontribusi dalam membangun rumah lewat program ini.
Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menjelaskan hal ini sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat, tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).
Dia menilai metode konversi ini sebenarnya pintu masuk ideal yang akan menguntungkan kedua belah pihak.
"Karena untuk pengembang melaksanakan kewajiban, kendala di lapangan itu ada saja. Misalnya, kita diminta kontribusi buat jalan, ternyata lahannya sudah jadi kampung, atau misalnya diminta melebarkan jalan, ternyata ada perumahan milik perusahaan negara. Hal-hal semacam itu lah. Jadi hutang yang terkendala ini sebenarnya potensial dikonversi oleh Pemprov untuk pengadaan rumah susun MBR," papar Wendy kepada Bisnis, Minggu (17/11).
Warga beraktivitas di Rumah Susun Sindang, Koja, Jakarta, Minggu (2/4/2017)./ANTARA FOTO-Rivan Awal Lingga
Sayangnya, pelaksanaannya belum optimal karena lemahnya inisiatif dan minimnya koordinasi antara para pihak. Salah satunya karena bentuk dan nominal utang masing-masing pengembang berbeda-beda, sehingga tugas sebagai koordinator semestinya ada di tangan Pemprov DKI Jakarta.
Utang para pemegang IPR pun mesti diklasifikasikan ulang dengan pertimbangan besaran kontribusi serta kondisi perusahaan. Menurut dia, pengelompokan para pengembang sejenis akan membuat pembangunan lebih cepat dieksekusi.
"Karena begini, perlu dipahami bahwa tidak semua kontraktor punya skill atau expert di bidang pembangunan rusun. Kalau ada koordinator dari pihak Pemprov, nanti mereka bisa langsung mengeksekusi, buat tender khusus kontraktor rusun dengan biaya dari hutang-hutang kita. Jadi pemanfaatan potensi ini memang perlu kreativitas lebih," jelas Wendy.
Terakhir, Pemprov DKI Jakarta mesti memiliki rencana yang jelas terkait ketersediaan tempat-tempat aset berupa lahan yang bisa dibangun dan perlu ada ketegasan terkait penagihan kontribusi kepada pengembang nakal yang menunda-nunda kewajibannya.
Optimistis
Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masih optimistis anggaran pembiayaan kredit program Rumah DP Nol Rupiah besutannya masih bisa diamankan dalam APBD DKI Jakarta 2020.
“Masih ada pembahasan, belum sampai Rancangan APBD [2020], nanti kami lihat lagi,” ucapnya, Jumat (29/11).
Anies menjelaskan program-program prioritas, salah satunya Rumah DP Nol Rupiah, akan dibahas lagi dalam rapat R-APBD. Tak tertutup kemungkinan, anggaran untuk program unggulannya ini "ditambal" dari efisiensi kegiatan lain, asalkan tak mengganggu plafon anggaran yang telah diputuskan, yakni Rp87,9 triliun.
.jpg)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pembangunan "Rumah DP 0 Rupiah" saat diluncurkan di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (12/10/2018)./ANTARA FOTO-Rivan Awal Lingga
“Kita lihat nanti [pembahasan RAPBD], kami ingin pastikan pokoknya semua kegiatan strategis itu aman dan dana itu menyangkut kepentingan umum yang sangat besar sekali,” ujarnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif pun mengungkapkan kemungkinan adanya penambahan anggaran FPPR.
“Itu karena defisit, kemudian yang paling mudah [dikurangi] itu pinjaman daerah untuk DP Nol, kan? Yang paling mudah dicari itu. Tapi dari eksekutif kan belum selesai menyisir, perlu dikurangi [dari kegiatan lain] kalau mau DP Nol ditambah,” ungkapnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, per Agustus 2019, baru ada 780 unit Rumah Samawa yang diresmikan.
Pada Oktober 2019, Anies menyebutkan untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP Nol Rupiah seluas 2,8 hektare (ha) akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga bakal membangun di Pulogebang, Jaktim seluas 4 ha pada awal 2020.
