Bisnis.com, JAKARTA — "Besar pasak daripada tiang. Lebih besar pemasukan daripada pengeluaran."
Peribahasa tersebut paling pas menggambarkan kondisi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun depan. Proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 antara eksekutif dan legislatif ibu kota menjadi sorotan warga se-Indonesia.
Meski Rancangan APBD (RAPBD) 2020 telah rampung, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sempat kelimpungan menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan saat rapat pembahasan beberapa pekan lalu.
Niatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun banyak proyek infrastruktur, merenovasi gedung sekolah, hingga menggelar kegiatan bertaraf internasional pada tahun depan tidak bisa berjalan mulus. Pasalnya, ada ketidaksesuaian proyeksi pendapatan dengan rencana belanja yang diajukan ke DPRD DKI.
Hal ini bermula ketika Pemprov DKI secara mendadak menurunkan pagu anggaran 2020.
.jpg){kind=spacer}
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019)./ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari
Pada awal Juli 2019, eksekutif mengajukan nilai KUA-PPAS sebesar Rp95,9 triliun kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI periode 2014-2019. Nilai tersebut naik hampir Rp10 triliun jika dibandingkan dengan APBD 2019, yang senilai Rp86 triliun.
Kala itu, Wakil Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 Triwisaksana menyoroti nilai plafon pendapatan yang surplus dibandingkan alokasi belanja.
"Ini pertama kali dalam sejarah, anggaran DKI bisa surplus," katanya.
Berdasarkan data Rancangan KUA-PPAS 2020, Pemprov DKI menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp87,2 triliun. Nilai tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp57,7 triliun, dana perimbangan dari pemerintah pusat Rp25,8 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp3,6 triliun.
Sementara itu, total pagu belanja yang dialokasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tahun depan hanya Rp84,2 triliun. Artinya, neraca mengalami surplus sebesar Rp3 triliun.
Tiga bulan berlalu, impian APBD DKI surplus untuk pertama kalinya harus pupus. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipaksa "bangun tidur" dan menyusun anggaran dengan nilai yang lebih realistis.
Hal itu terkuak setelah Pemprov DKI Jakarta mengunggah video arahan Anies pada Selasa (29/10/2019), di akun YouTube resmi pemerintah ibu kota. Video itu merekam rapat yang dipimpin Anies pada Rabu (23/10).
Di hadapan jajarannya, Anies berbicara tentang perlunya ketelitian dalam penyusunan KUA-PPAS 2020 yang merupakan cikal bakal APBD DKI Jakarta.
"Pada 2020, dari catatan laporan yang saya terima, prediksi Silpa [sisa lebih penggunaan anggaran] kita akan mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Karena itu, dari proyeksi target Silpa Rp8,5 triliun berubah menjadi Rp3 triliun. Konsekuensi anggaran untuk 2020 harus kita ubah untuk menyesuaikan kondisi Silpa yang kita miliki," paparnya.
Defisit Anggaran
Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Suharti menjelaskan walaupun dana perimbangan yang turun pada 2020 tak sesuai ekspektasi, Pemprov DKI memperkirakan besarnya defisit akibat hal ini tak akan terlalu lebar.
"Karena dana kuartal keempat dari bagi hasil tahun 2019 [dari pemerintah pusat] baru akan dibayarkan pada 2020," ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Selasa (3/12).
Dalam hal ini, dana perimbangan tahun 2019 sebesar Rp6,44 triliun akan mampu menambal defisit perolehan dana perimbangan tahun 2020. Dengan demikian, selisih akhir berkurangnya pendapatan dari transfer pusat "hanya" Rp4,13 triliun.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI untuk benar-benar menghitung besaran APBD DKI tahun depan. Menurutnya, ketidaksesuaian anggaran bermula dari buruknya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
.jpg)
"Eksekutif seharusnya tidak memasukkan dana transfer daerah sebagai program. Itu kan seperti cek kosong, jadi digunakan untuk hal-hal yang urgent saja," tegas Pras.
Hal ini diperparah dengan mundurnya Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sri Mahendra akibat kontroversi anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp82,8 miliar yang diunggah di media sosial oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William A. Sarana.
Hasilnya, mulai level pejabat hingga staf harus menyisir ulang dan memangkas seluruh anggaran belanja di dinas-dinas dalam waktu kurang dari satu pekan.
Sebelumnya, DPRD DKI dan Pemprov DKI sepakat untuk memangkas anggaran proyek-proyek infrastruktur yang akan dieksekusi di ibu kota pada tahun depan. Pengurangan tersebut dilakukan lantaran defisit anggaran yang melanda pembahasan rancangan APBD DKI 2020.
Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan efisiensi anggaran diterapkan untuk keenam dinas dan satu biro yang bergerak di bidang pembangunan dan infrastruktur.
Adapun SKPD DKI yang menjadi mitra Komisi D adalah Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Tata Ruang.
"Total anggaran untuk 6 dinas dan 1 biro sebelum pembahasan sebesar Rp17,8 triliun. Nilai tersebut mengalami pengurangan atau efisiensi menjadi Rp16,5 triliun," sebutnya di gedung DPRD DKI, Selasa (12/11).
Ida menuturkan pemangkasan anggaran terbesar ditetapkan untuk dua SKPD, yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air. Pertama, anggota dewan sepakat memotong anggaran untuk proyek revitalisasi trotoar dari awalnya Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun.
Kedua, Komisi D DPRD DKI juga menyetujui pengurangan anggaran Dinas Sumber Daya Air untuk membangun pipanisasi terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur yang rencananya dimulai tahun depan.
"Salah satu efisiensi terbesar itu pemotongan anggaran pipanisasi SPAM Jatiluhur dari Rp495 miliar menjadi Rp168 miliar," ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menuturkan anggota dewan memprioritaskan anggaran untuk proyek-proyek yang lebih dibutuhkan masyarakat dalam waktu dekat. Salah satunya, penanganan banjir dan kemacetan di ibu kota.
Target Pajak
Di tengah pemangkasan alokasi belanja, Pras justru mempertanyakan sikap Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI yang menurunkan target pajak tahun depan.
Pekerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menata trotoar di kawasan Kemang, Jakarta, Selasa (22/10/2019)./ ANTARA FOTO-Galih Pradipta
Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2020, tampak jelas bahwa PAD sektor pajak lagi-lagi terpaksa dibuat sebagai "ganjalan" defisit di atas kertas.
"Ini sudah efisiensi anggaran, target pajak ikut direvisi. Duitnya dapat dari mana selain pajak? Lebih baik pihak eksekutif percaya diri saja untuk mengoptimalkan target penerimaan pajak tahun depan," tegas politisi PDIP tersebut.
Setelah berdiskusi cukup lama, target perolehan pajak daerah pun melonjak, dari Rp44,5 triliun pada 2019 menjadi Rp50,17 triliun pada 2020.
Awalnya, Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengaku keberatan dengan kenaikan target ini. Alasannya, target tahun ini pun belum tentu terealisasi.
Namun, dia memastikan tetap optimistis target 2020 bisa terlampaui. Dengan syarat, DPRD lewat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ikut membantu percepatan penerbitan regulasi terkait pajak.
"Jadi ada empat [regulasi], yaitu pajak parkir, penerangan jalan, BPHTB [Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan], dan terkait retribusi daerah. Jadi, semoga anggota dewan komitmen untuk bisa merealisasikannya pada awal tahun depan," ujar Faisal ketika dikonfirmasi Bisnis, Selasa (3/12).
Secara rinci, empat Peraturan Daerah (Perda) tersebut yakni Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perubahan kedua Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dan Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Pengelolaan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Kebijakan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang diungkap Anies pun terbilang padat.
Beberapa di antaranya telah berjalan, seperti optimalisasi penerimaan dengan penerapan sistem daring, pemutakhiran data objek pajak melalui kegiatan fiscal kadaster, dan penagihan piutang pajak dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Sementara itu, yang akan aktif dilakukan pada tahun depan adalah penegakan law enforcement kepada wajib pajak yang secara nyata melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evation), penyesuaian tarif beberapa jenis pajak lewat Perda, dan peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak melalui perbankan dan startup.
"Ya, rencana kami tahun depan akan menggandeng e-commerce atau platform pembayaran daring untuk bisa membayar pajak DKI," terangnya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI di Jakarta Pusat, Selasa (3/12), Anies menegaskan APBD DKI Jakarta 2020 tetap difokuskan pada implementasi program-program strategis yang dirincikan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD).
KSD ini disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Beberapa program strategis itu disepakati bersama dengan baik, termasuk misalnya terkait dengan air [bersih] dan lain-lain. Jadi, kita berharap semua KSD bisa dilaksanakan," jelasnya.
.jpg)
Sejumlah kendaraan terparkir di lahan bekas SPBU di Jakarta, Senin (4/11/2019). SPBU yang berada di Jalan Daan Mogot tersebut saat ini sudah beralih fungsi menjadi lahan parkir./ANTARA FOTO-Rivan Awal Lingga
Secara keseluruhan, pendapatan DKI Jakarta pada 2020 direncanakan sebesar Rp82,1 triliun atau meningkat 9,6 persen dibandingkan APBD Perubahan 2019, yang senilai Rp74,9 triliun.
Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari PAD sebesar Rp57,5 triliun, dana perimbangan sebesar Rp21,6 triliun, serta pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,01 triliun.
"Saya berharap penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat fraksi dan komisi, sehingga dewan dapat mempertimbangkan RAPBD menjadi Perda APBD 2020," tutur Anies.
Pembahasan RAPBD DKI 2020 masih akan berlanjut di DPRD pada pekan depan.
Padahal, mengacu pada aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah seharusnya telah menyelesaikan pembahasan RAPBD selambat-lambatnya pada 30 November 2019. Pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan dokumen APBD akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
