Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta Pulo Gadung - Kebayoran Lama tetap melalui mekanisme tender terbuka.
Hal ini demi menepis anggapan Pemprov DKI melakukan dualisme pembangunan LRT Jakarta, di mana LRT rute Pulo Gadung - Kebayoran Lama dianggarkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 ke Dishub tanpa melibatkan PT Jakarta Propertindo selaku induk perusahaan PT LRT Jakarta.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta bahkan menilai penambahan anggaran untuk pembangunan LRT versi Dishub, yakni Rp68 miliar setelah sebelumnya mengalokasikan Rp85,6 miliar untuk pengadaan lahan, berpotensi melanggar aturan.
Menurut PSI, sesuai Peraturan Gubernur No 154/2017, wewenang SKPD hanya bisa sampai pengadaan lahan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri yang telah menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana, pengadaan sarana, dan pengoperasian untuk semua rute LRT.
Syafrin pun menjelaskan bahwa penugasan kepada Jakpro terkait pembangunan LRT kala itu merupakan tugas khusus demi mensukseskan penyelenggaraan Asian Games. Keadaannya berbeda untuk saat ini.
"Maka kita pahami yang dikejar adalah dari koridor Kelapa Gading ke Velodrome, karena Velodrome merupakan salah satu venue yang digunakan untuk Asian Games tadi. Nah, karena ini sudah jalan, maka kini mereka melanjutkan koridor yang dibangun [Kelapa Gading - Jakarta International Stadium]," ujar Syafrin selepas menghadiri acara diskusi publik 9 bulan operasional kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Syafrin menilai pembangunan LRT Jakarta yang di-handle pihaknya ini justru merupakan akselerasi penguatan jalur kereta api koridor Timur-Barat.
Menurutnya, terlalu lama apabila menunggu pembangunan MRT Timur-Barat terealisasi terlebih dahulu, yang direncanakan mulai beroperasi pada 2024.
Syafrin memproyeksi LRT Timur-Barat lebih cepat dengan target mulai beroperasi pada 2022.
"Seiring dengan target penumpang PT MRT yang akan mencapai [Stasiun] Kota pada 2024, tentu kita harus support terhadap layanan Timur-Barat, maka pilihan Pemprov saat ini, membangun LRT mulai Pulogadung, kemudian ada intersection dengan MRT di Kebon Sirih, sampai dengan Tanah Abang, ke Kebayoran Lama," tambahnya.
Skema Kerja Sama
Syafrin menegaskan bahwa LRT Pulo Gadung - Kebayoran Lama ini akan menggunakan skema kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBDU), yakni PT Pembangunan Jaya selaku calon pemrakarsa.
"Jadi calon pemrakarsa mengajukan minat, setelah dilakukan penelitian, dokumen, dan seluruh persyaratan memenuhi, kemudian calon pemrakarsa melanjutkan kajiannya. Setelah itu maka pemerintah melakukan penilaian. Jadi tidak serta merta calon pemrakarsa ini mendapatkan hak untuk membangun dan seterusnya. Tetap semuanya melalui tender atau open bidding," jelas Syafrin.
Syafrin pun mengungkap bahwa biaya investasi pembangunan senilai Rp15 triliun pun hanya akan dibebankan ke APBD sebesar Rp12 triliun. Sebagai gantinya, PT Pembangunan Jaya akan mendapat privilege memiliki 10 persen bobot penilaian dalam penentuan pemenang tender.
Syafrin menjamin LRT Pulo Gadung - Kebayoran Lama ini tak akan tumpang tindih dengan trase MRT Timur-Barat.
Dia masih optimistis proyek LRT ini akan berjalan lancar, walaupun belum memiliki izin trase dan rutenya masih bisa berubah seiring disusun Rencana Induk Jalur Perkeretaapian Jakarta.
"Kalau kondisinya menunggu ideal, maka yang ada adalah Pemprov DKI Jakarta tidak akan mampu menghadirkan layanan yang baik dalam aspek transportasi rel. Berdasarkan studi, pergerakan orang menggunakan transportasi rel itu sudah 88 juta. Jika kita tidak melakukan akselerasi, maka Jakarta akan tertinggal, dan stuck, terus jalan di tempat," tutupnya.
