Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Suasana sejumlah kendaraan melintasi banjir yang menggenangi kawasan Bundaran Bank Indonesia di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020) pagi. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah wilayah di Ibu Kota terendam banjir. - ANTARA FOTO/Winda Wahyu Fariansih
Premium

Jakarta Banjir Lagi, Akankah Class Action Bertambah?

25 Februari 2020 | 12:14 WIB
Dalam waktu sekitar 2 bulan, banjir kembali merendam sebagian wilayah Jakarta. Akankah ada class action susulan menggugat kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

Bisnis.com, JAKARTA — Sekitar 2 bulan setelah banjir besar pada 1 Januari 2020, warga Jakarta kembali harus menghadapi situasi yang sama pada Selasa (25/2/2020). Puluhan titik di ibu kota tergenang dan terendam banjir setelah hujan tak henti mengguyur sejak dini hari.

Mengutip akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, banjir terjadi di sejumlah daerah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Titik banjir terbanyak tercatat terjadi di wilayah Jakarta Timur. Ketinggian banjir pun bervariasi, mulai dari 20 cm hingga 100 cm.

Bahkan, kawasan Istana Kepresidenan pun sempat ikut tergenang. Meski demikian, air disebut sudah surut sekitar pukul 07.00 WIB.

Sayangnya, air masih belum surut di banyak wilayah ibu kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga menyampaikan, melalui akun Twitter-nya, tinggi muka air di beberapa daerah masih berstatus Awas/Siaga 1 per pukul 10.00 WIB.

Status ini Awas/Siaga 1 ditetapkan untuk Karet, Angke Hulu, dan Waduk Pluit. Kemudian, status Siaga/Siaga 2 berlaku untuk Manggarai.

Status Waspada/Siaga 3 untuk Pasar Ikan, Sunter Hulu, dan Pulo Gadung. Adapun Katulampa, Depok, Krukut Hulu, Pesanggrahan, dan Cipinang Hulu dalam status Normal/Siaga 4.

"Banjir yang terjadi pada Selasa (25/2/2020) dikarenakan curah hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Jabodetabek yang mengakibatkan beberapa sungai yang bermuara di Jakarta meluap," demikian disampaikan BPBD DKI Jakarta melalui Twitter-nya.

BPDB DKI Jakarta juga mengumumkan peringatan dini kepada warga ibu kota untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat pada pukul 11.35 WIB-14.35 WIB.

Banjir kali ini pun mengingatkan kembali pada situasi hari pertama 2020 dan beberapa hari setelahnya, yang memicu ketidakpuasan sebagian masyarakat ibu kota atas kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ketidakpuasan itu kemudian bermuara pada gugatan perwakilan kelompok alias class action terhadap Gubernur DKI Jakarta, yang kini diduduki oleh Anies Baswedan.

Petitum dalam gugatan tersebut terbagi empat. Pertama, mengabulkan seluruh permohonan gugatan penggugat. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp42.334.600.149. Keempat, memerintahkan pada hakim membentuk tim guna mendistribusikan ganti kerugian bagi korban banjir Provinsi DKI Jakarta 1 Januari 2020.

Sedianya, gugatan bernomor 27/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst itu menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Selasa (25/2) pukul 10.00 WIB. Agendanya adalah memastikan legal standing para pihak.

Sidang sebenarnya sudah dimulai pada 3 Februari 2020, tapi ditunda karena legal standing para pihak belum lengkap. Sidang pun diundur ke 17 Februari, tapi lagi-lagi ditunda karena para pihak tidak hadir.

Pengendara berhenti dan berbalik arah di Jalan Dr Sutomo yang terendam banjir di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020). Tingginya intensitas hujan mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir./ANTARA FOTO-Fanny Octavianus

Belum diketahui apakah sidang hari ini akan berlangsung sesuai jadwal atau tidak.

Berdasarkan laporan Tempo pada Senin (3/2), sebanyak 243 orang diklaim masuk dalam daftar penggugat yang dihimpun oleh Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020. Total nilai kerugiannya disebut mencapai Rp43 miliar.

Selain gugatan tersebut, ada pula class action terkait banjir lainnya yang diajukan oleh 26 orang di PN Jakarta Pusat. Mengacu ke laman resmi PN Jakarta Pusat, tergugat dalam gugatan ini adalah Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Gubernur DKI Jakarta dan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia.

Isi petitumnya tidak jauh berbeda dengan gugatan sebelumnya. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya. Kedua, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat.

Ketiga, menghukum tergugat untuk melakukan: perbaikan terhadap tempat tinggal penggugat, termasuk mengganti seluruh peralatan rumah tangga yang rusak diakibatkan oleh peristiwa banjir sampai dengan tempat tinggal penggugat dapat ditinggali kembali secara layak; melakukan perbaikan terhadap kendaraan-kenadaran penggugat yang rusak akibat banjir sampai dapat berfungsi dan digunakan kembali secara layak; melakukan perbaikan terhadap lingkungan perumahan tempat tinggal penggugat sampai kembali seperti sediakala; membayar ganti rugi kepada penggugat atas hilangnya mata pencaharian penggugat sebesar Rp5 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga yang terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta.

Keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara ini.

Sidang perdana atas perkara ini berlangsung pada 12 Februari, tapi saat itu tergugat II tidak hadir. Sidang pun dijadwalkan kembali digelar pada 4 Maret.

Penanganan Banjir
Sebelum banjir dengan skala cukup besar kembali melanda pada Selasa (25/2), banjir juga sempat terjadi 2 hari sebelumnya.

Kritik pun disampaikan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai Pemprov DKI Jakarta seperti tak belajar dari pengalaman.

Warga menggendong anaknya menaiki mobil pengangkut BBM untuk melintasi banjir di Jalan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (24/2/2020)./ANTARA FOTO-Dhemas Reviyanto

"Sama sekali tidak ada upaya serius pencegahan mengatasi banjir sejak awal Januari [2020] hingga banjir hari ini. Kok bisa-bisanya klaim berhasil mengatasi banjir? Itu yang membuat frustrasi warga, terutama yang terdampak banjir lagi," ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/2).

Menurut Nirwono, Pemprov DKI Jakarta mestinya bisa lebih serius memitigasi banjir akibat hujan, terutama mempersiapkan kondisi saluran air dalam kota. Misalnya, memperlebar diameternya, menghilangkan sumbatan lumpur, sampah, limbah, serta membenahi jaringan utilitas yang tumpang tindih dan tidak terhubung dengan baik antar saluran air.

Kegiatan revitalisasi trotoar yang gencar dilakukan Pemprov DKI Jakarta pun harus diiringi rehabilitasi saluran air kota secara terpadu.

Berdasarkan catatan Bisnis, total anggaran untuk penanganan banjir DKI Jakarta pada 2020, mencapai Rp975,6 miliar. Dana itu antara lain disalurkan untuk pembangunan pengendalian banjir melalui naturalisasi kali/sungai, waduk/situ/embung, dan kelengkapannya serta perencanaan sarana prasarana sistem pengendali banjir sistem aliran barat, tengah, dan timur.

Banjir seakan menjadi kelemahan utama Anies. Hasil survei yang dilakukan Politika Research Consulting dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dilakukan pada 25 Januari-10 Februari 2020, elektabilitas Anies hanya mencapai 7,8 persen.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno mengatakan elektabilitas Anies ada di posisi keempat. Dia berada di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berada di peringkat pertama dengan 17,3 persen, Sandiaga Uno dengan 9,1 persen, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 8,8 persen.

Merujuk hasil survei PPI sebelumnya, tidak pernah ada yang berhasil menjatuhkan Anies separah apapun yang ditimbulkan banjir. Justru, makin dirundung dan dikritik oleh lawan politiknya, makin simpatik pula masyarakat pada inisiator Gerakan Indonesia Mengajar itu.

"Tapi, ketika ada banjir [pada] 1 Januari sampai sekarang, tanpa di-bully pun Anies itu turun [elektabilitas] dengan sendirinya," papar Prayitno, Minggu (23/2).

Adapun Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah melakukan antisipasi dan penanganan banjir dengan baik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan disela-sela penandatanganan kerja sama (MOU) proyek pembangunan MRT fase 2A dan lingkup kerja CP201 di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (17/2/2020)./ANTARA FOTO-M Risyal Hidayat

Dalam keterangan resminya, Selasa (25/2), Anies menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta turun tangan membantu penanganan banjir dan hadir membantu masyarakat.

"Siapkan evakuasi warga terdampak. Pastikan tempat-tempat pengungsian segera siap. Kantor-kantor milik Pemprov segera disiapkan sebagai tempat pengungsian," ujarnya.

Pihak terkait juga diminta segera menyiapkan dapur umum, memastikan keamanan warga terdampak, membantu kelancaran lalu lintas dan mobilitas warga, serta memastikan warga mendapat update informasi valid secara terus menerus.

Dengan berlangsungnya banjir dalam rentang waktu yang relatif singkat, perhatian masyarakat ibu kota masih akan tertuju pada Anies dan Pemprov DKI Jakarta. Akankah ada class action susulan?

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Banjir Jakarta Pemprov DKI Premium Content
Penulis : Annisa Margrit - Bisnis.com
Editor : Annisa Margrit
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top