Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Pengunjung menikmati suasana di kawasan M Bloc Space, Blok M, Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, Pemprov DKI melakukan pembatasan jam operasional restoran hingga pukul 19.00 WIB mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga
Premium

Pengusaha Restoran Berdarah-Darah, Potensi Rugi Rp5 Triliun

21 Desember 2020 | 08:10 WIB
PHRI mencatat ada sekitar 1.040 restoran di wilayah DKI Jakarta yang tutup permanen selama pandemi Covid-19.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor usaha restoran di wilayah DKI Jakarta diperkirakan mengalami kerugian hingga mencapai Rp5 triliun pada momentum Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Potensi kerugian itu kian diperparah dengan pembatasan jam operasional bagi pelaku usaha di mal, bioskop, restoran dan tempat wisata selama masa pengetatan aktivitas masyarakat menjelang libur akhir tahun.

Perkiraan kerugian itu berdasarkan pada pendapatan masing-masing sektor usaha restoran sebesar Rp300 miliar per bulan di tengah pandemi Covid-19. Pada kondisi normal atau tahun sebelumnya, sektor usaha itu ditengarai meraih cuan rata-rata Rp800 miliar per bulan.

Berdasarkan pendataan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) per September 2020 atau ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperketat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ada sekitar 10.000 restoran yang masih tetap beroperasi di wilayah Ibu Kota. Kendati, kegiatan operasional restoran tersebut terbilang terbatas.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin menuturkan, kerugian masing-masing restoran di DKI Jakarta mencapai 70 persen per bulan di tengah pandemi Covid-19.

“Kira-kira perbedaannya sekarang [penjualan] kita cuma 30 persen dengan diperketat ini, kalau tahun lalu beda 70 persen, beda jauh sama tahun lalu,” kata Emil melalui sambungan telepon pada Minggu (20/12/2020).

Pada tahun 2019, Emil bercerita, pendapatan setiap restoran di wilayah DKI Jakarta rata-rata bisa mencapai Rp800 juta per bulan. Hanya saja, pendapatan itu merosot hingga Rp300 juta per bulan di tengah pandemi Covid-19.

Imbasnya, menurut catatan PHRI, sudah ada sekitar 200 ribu pegawai restoran yang diberhentikan atau menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayah DKI Jakarta per September 2020. Survei itu dilakukan di 10 ribu restoran yang tersebar di wilayah Ibu Kota dengan total 500 ribu karyawan.

“Satu restoran rata-rata 50 orang lah, jadi total 500 ribu karyawan. Ketika ada kebijakan tidak boleh makan malam artinya waiter di depan hilang, helper hilang, cuma ada orang dapur saja. Waktu itu hitungan kita 200 ribu orang [mengalami PHK]” kata dia.

Pengunjung menikmati hidangan di salah satu restoran kawasan M Bloc Space, Blok M, Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, Pemprov DKI melakukan pembatasan jam operasional restoran hingga pukul 19.00 WIB mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Insentif Pajak Nihil

Berangkat dari kondisi itu, Emil menyayangkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk membatasi jam operasional mal, restoran dan tempat hiburan. Pasalnya, momentum libur panjang akhir tahun dapat menjadi peluang untuk menggaet kembali konsumsi masyarakat ke sektor usaha restoran.

Di sisi lain, menurut dia, pemerintah malah tidak memberikan insentif pajak untuk meringankan beban pengusaha restoran dan mal. Justru berkilah meminta pengusaha untuk memberikan keringanan sewa dan service charge kepada para tenant (penyewa).

“[Pemerintah] nyuruh mal ngasi keringanan sewa, mal selama setahun sudah memberi keringanan biaya sewa, mal sudah mau mati juga ini. Ini Pajak Bumi Bangunan [PBB] tetap bayar, pajak reklame tetap bayar. Ini disuruh minta kasi keringanan sewa, ya elah,” ujarnya.

PHRI mencatat ada sekitar 1.040 restoran di wilayah DKI Jakarta yang tutup permanen selama pandemi Covid-19. Lalu, sekitar 600 restoran yang memilih untuk membuka outletnya secara tidak permanen atau menggunakan sistem buka-tutup.

“Sebanyak 10 persen yang tutup permanen dari 9 ribu restoran yang kita survei, yang masih buka tutup ada 600. Kalau yang di mal rata-rata 20 persen masih buka tutup tetapi ada juga yang tutupnya sudah lama tergantung posisi malnya sih,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan jam operasional bagi pusat perbelanjaan, warung makan, kafe, restoran, bioskop hingga tempat wisata dipatok maksimal sampai pukul 21.00 WIB di wilayah Ibu Kota.

Di sisi lain, jumlah pengunjung pada kawasan itu dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas normal. Kebijakan itu berlaku mulai dari tanggal 18 Desember 2020 hingga  8 Januari 2021.

Khusus pada 24 hingga 27 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021 batasan jam operasional paling lama sampai pukul 19.00 WIB. Langkah itu diambil untuk mengurai kerumunan pada Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Adapun, amanat itu tertuang dalam Seruan Gubernur  (sergub) DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 pada Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

“Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawa pusat perbelanjaan, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop dan tempat wisata untuk menerapkan batasan jam operasional paling lama sampai dengan pukul 21.00 WIB dan membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 persen,” kata Anies dalam sergub yang disahkan pada Rabu (16/12/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengambil kebijakan karantina terpusat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat, khususnya jelang libur akhir tahun.

Pengetatan kegiatan ini dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Alasan yang mendasari keluarnya kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pascalibur dan cuti bersama pada akhir Oktober.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun. Dengan angka kematian yang masih tinggi perlu karantina terpusat di beberapa kota,” kata Luhut, Senin (14/12/2020).

Dia menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan.

"Kita bukan menerapkan PSBB, tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," katanya.

Potongan Pokok Pajak

Ihwal desakan pelaku usaha terkait keringanan pajak, Anies telah memberikan memberikan potongan pokok pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 20 persen kepada wajib pajak sampai dengan 30 Desember 2020.

Amanat itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administrasitf Tahun Pajak 2020 yang disahkan pada 11 Desember 2020.

“Keringanan pokok pajak sebagaimana dimaksud, diberikan sepanjang tidak memiliki tunggakan pada tahun sebelumnya,” kata Anies sebagaimana tertulis dalam pergub itu.

Wajib pajak yang telah diberikan keringanan pokok PBB-P2 dan/atau penghapusan sanksi administratif, harus mendaftarkan identitas objek pajaknya ke dalam sistem Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 elektronik.

“Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pokok pajak untuk jenis Pajak PBB-P2, PKB, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan sebelum berlaku peraturan gubernur ini, tidak diberikan restitusi dan/atau kompensasi, dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak,” kata dia.

Pengunjung menikmati hidangan di salah satu restoran kawasan M Bloc Space, Blok M, Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, Pemprov DKI melakukan pembatasan jam operasional restoran hingga pukul 19.00 WIB mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari mengatakan, opsi itu diambil berdasarkan pada data pengangguran terbuka di wilayah DKI Jakarta yang menembus angka 10,95 persen.

“Tembus dua digit itu cukup mengkhawatirkan kita coba lihat kontribusinya dari sektor mana. Menurut data BPS sektor akomodasi, makanan dan minuman jadi hotel, restoran, ritel, pusat perbelanjaan kita lihat data piutang macetnya cukup besar,” ujar Tsani melalui sambungan telepon pada Rabu (25/11/2020).

Di sisi lain, latar pemberian relaksasi PBB-P2 itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan cash flow atau arus kas sektor usaha terdampak menuju libur panjang akhir tahun 2020. Pasalnya, libur panjang mendatang diharapkan menjadi momentum sektor usaha terdampak menarik uang dari masyarakat.

“Katakanlah ini momentum mereka untuk menarik uang dari masyarakat supaya tidak nabung semua. Ini kan lagi nabung semua ini oleh karena itu paket yang kita sedang siapkan ini relaksasi untuk sektor-sektor itu,” kata dia. 

Langkah pemberian pengurangan biaya PBB-P2 itu sudah diatur dalam pasal 43 Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

phri Anies Baswedan Premium Content Covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Penulis : Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com
Editor : Nancy Junita

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top