Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Foto udara proses perbaikan rel Kereta API di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/2/2021). PT KAI membatalkan sementara perjalanan Kereta API (KA) jarak jauh dan KA lokal keberangkatan Daop 1 Jakarta karena adanya kerusakan pondasi batu pada rel karena tergerus air luapan banjir di Lemah Abang Km 55100 sampai dengan Km 53600. ANTARA FOTO -  Fakhri Hermansyah
Premium

Banjir Jakarta di Balik Bayang Investasi Besar Sektor Properti

23 Februari 2021 | 08:09 WIB
Dalam kurun waktu 1970 hingga 2010, terjadi perubahan fungsi lahan yang krusial yakni menipisnya kawasan hutan sekitar 71 persen, berkurangnya kawasan pertanian mencapai 16 persen. Sementara, terjadi penambahan signifikan kawasan permukiman mencapai 2.290 persen dari total luas lahan yang ada di Ibu Kota.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengevaluasi kembali izin mendirikan bangunan atau IMB yang dimiliki oleh pihak pengembang swasta di Ibu Kota. Langkah itu diambil setelah sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir dalam sepekan terakhir.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya telah menghimpun, dan meninjau kembali kelengkapan IMB aset properti milik pengembang swasta di Ibu Kota.

Ariza mengaku, sebagian pengembang itu justru membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

“Ada kehadiran developer justru meningkatkan perbaikan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat sekitar, tapi ada juga developer yang hadir di Jakarta ini mengakibatkan masalah di lingkungan sekitarnya,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (22/2/2021) malam.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memanggil pengembang terkait, jika proses peninjauan tersebut rampung. Langkah itu ditempuh untuk meningkatkan sinergi di antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengembang properti.

“Tidak hanya masalah banjir, masalah macet, dan masalah lingkungan lainnya. Kita akan cek, kita akan teliti kembali, siapa pun nanti yang bersalah harus diberi sanksi, ada mekanisme dan aturannya harus ikut bertanggung jawab untuk membantu,” kata Ariza.

Alih Fungsi Lahan

Berdasarkan Peta Potensi Investasi Sektor Properti di DKI Jakarta pada tahun 2017 milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peruntukan lahan perumahan menduduki proporsi terbesar yakni 48,41 persen dari luas daratan utama Ibu Kota yang mencapai 662,3 kilometer persegi.

Sedangkan, luasan untuk pengembangan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen dari keseluruhan luas wilayah DKI Jakarta tersebut.

Adapun, nilai investasi pada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran di DKI Jakarta hingga triwulan kedua tahun 2017 mencapai US$0,7 triliun atau 36 persen dari total penanaman modal asing (PMA) dengan jumlah 193 proyek.

Di sisi lain, investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.293 triliun atau sekitar 5,9 persen dari keseluruhan investasi dalam negeri dengan total 64 proyek.

Konsekuensi logis dari laju investasi itu tercermin dari perubahan alih fungsi lahan serapan yang menjadi kawasan pengembangan aset properti milik swasta. Dalam kurun waktu 1970 hingga 2010, terjadi perubahan fungsi lahan yang krusial yakni menipisnya kawasan hutan sekitar 71 persen, berkurangnya kawasan pertanian mencapai 16 persen.

Sementara itu, terjadi penambahan signifikan kawasan permukiman  mencapai 2.290 persen dari total luas lahan yang ada di Ibu Kota. Artinya, arah pembangunan di DKI Jakarta khas pengembangan kota-kota besar di negara berkembang yang tidak terkendali imbas dari kucuran investasi besar yang relatif singkat.

Sejumlah bocah bermain air saat banjir merendam kawasan Kedoya Utara, Jakarta, Minggu (21/2/2021). BMKG mengatakan penyebab banjir yang melanda beberapa wilayah di Jakarta disebabkan curah hujan yang tinggi yaitu mencapai 226 milimeter (mm) per hari, dan diperkirakan akan terus melanda berbagai wilayah di Indonesia hingga akhir Februari 2021 atau awal Maret 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

RTH dan RTB Berkurang

Sejumlah pemerhati lingkungan dan tata kota menilai banjir Ibu Kota pada akhir pekan lalu buntut dari minusnya keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada isu lingkungan. Maksudnya, luapan air dari sejumlah sungai menandai kian menyusutnya ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) di bawah langit Jakarta.

Laporan Panitia Khusus atau Pansus Banjir Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta mencatat pada tahun 1978, luas RTH dan RTB masing-masing 79,66 persen di mana luas wilayah terbangun relatif kecil yakni 20,34 persen.

Beranjak ke tahun 1977, luas RTH dan RTB turun menjadi 27,96 persen, sedangkan luas wilayah yang terbangun meningkat menjadi 72,04 persen.

Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan RTH dan RTB diubah secara berkala untuk pembangunan pemukiman atau kawasan bisnis. Konsekuensinya, luas RTH dan RTB pada tahun 2015 hanya tersisa 9,15 persen sementara luas wilayah terbangun menyentuh di angka 90,85 persen.

Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat, banjir akhir pekan kemarin menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membenahi bantaran sungai yang membentang di Ibu Kota.

Nirwono mengatakan, bangunan yang terletak di pinggir badan sungai atau lahan resapan membuat kapasitas penampungan air menjadi tiris. Misalkan, kawasan elite di Kemang, Jakarta Selatan, yang turut dilanda banjir saat itu.

“Tidak hanya Kemang Village atau Lippo saja, tetapi seluruh bangunan yang menempel dan mempersempit badan Kali Krukut, serta bangunan yang dibgn di daerah cekungan Kemang,” kata Nirwono melalui pesan tertulis pada Selasa (23/2/2021).

Dengan demikian, Nirwono meminta Anies untuk menghentikan atau mengevaluasi kembali perizinan bangunan baru di kawasan tersebut.

“Memperlebar Kali Krukut yang sudah direncanakan sejak pak Foke [Mantan Gubernur DKI Fauzi Wibowo] dan akan dilaksanakan oleh Pak Ahok [Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama],” tuturnya.

Bangun Waduk Baru

Berdasarkan catatan Pansus Banjir DPRD DKI, kapasitas sungai saat ini hanya mencapai 950 meter kubik per detik. Adapun, kapasitas yang direncanakan sebesar 2.357 meter kubik per detik. Padahal, intensitas banjir setiap tahun berada di kisaran 2.100 hingga 2.650 meter kubik per detik.

Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan pembenahan di Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer dari target awal 33 kilometer.

“Sementara untuk Sungai Pesanggrahan, Angke, Sunter baru tahap pembebasan lahan sebesar 20 hingga 30 persen,” kata dia.

Nirwono juga mendesak, Anies untuk membangun waduk baru di Cekungan Kemang. Langkah itu, menurut dia, sudah direncanakan oleh Ahok ketika menjabat sebagai gubernur.

Adapun, kapasitas waduk yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 379 hektare saat ini. Belakangan, angka itu terpaut jauh dari target yang dipatok seluas 2.888.409 hektare.

Bisnis mencoba menghubungi pihak PT Lippo Karawaci Tbk selaku pengembang kawasan bangunan superblok Kemang Village. Hanya saja, hingga berita ini dinaikkan pihak pengembang enggan memberi tanggapan.

Sejumlah pesan tertulis yang dilayangkan kepada President Corporate Communication PT Lippo Karawaci Tbk Danang Kemayan Jati tidak memperoleh jawaban. Begitu pula, panggilan telepon urung diangkat.

Karyawan menjemur perabotan kantor pascabanjir di salah satu bank swasta di Kemang, Jakarta, Senin (22/2/2021). Karyawan pertokoan, perkantoran hingga perbankan mulai membersihkan sisa lumpur dari banjir yang melanda kawasan tersebut pada Sabtu (20/2/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Terbentur Sertifikat

Sebelumnya, Ahok sempat mengatakan hambatan terbesar normalisasi Kali Krukut karena banyak warga ternyata memiliki sertifikat hak milik (SHM) padahal bangunannya berada di bantaran sungai.

"Sekarang mau normalisasi gimana? Saya mau bersihkan bantaran kali gak bisa. Bangunan yang ada di situ punya SHM. Pertanyaannya, kok bisa dulu pemerintah kasih?" ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin (29/8/2016).

Dia menuturkan, salah satu penyebab banjir yang melanda beberapa titik di Kemang pada Sabtu (27/8/2016) lantaran jebolnya tembok pembatas antara sungai dan perumahan warga.

Masifnya pembangunan rumah dan pertokoan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) tak pelak membuat bidang Kali Krukut terus menyempit.

Sebagai gambaran, lanjutnya, lebar Kali Krukut pada zaman Belanda mencapai 25 meter. Seiring padatnya permukiman dan perubahan fungsi Kemang menjadi kawasan komersial, lebar maksimal Kali Krukut kini tak lebih dari 5 meter.

Menurutnya, satu-satunya solusi mengatasi banjir di Kemang dengan menggusur bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai, sehingga bidang Kali Krukut yang bisa menampung air pun bertambah.

Namun, Ahok pesimistis rencana tersebut bisa terlaksana karena sebagian pemilik tanah sudah menetapkan harga jual tinggi.

"Lho, sekarang kami mau perkarakan gimana? Mereka punya bukti SHM. Sekarang kami mau selidiki dulu deh, hotel dan rumah di pinggir kali ini dapat sertifikat dari mana. Mereka ada kewajiban apa engga. Semua harus diteliti," kata Ahok kala itu.

Banjir Pesisir Utara

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tengah bersiaga untuk mengantisipasi potensi bencana banjir di kawasan Pesisir Utara Jakarta.

Langkah itu diambil setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima prediksi cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG pada Senin (22/2/2021).

 “Ramalan cuaca dari BMKG menyampaikan bahwa Pulau Jawa khususnya di kawasan pesisir utara masih memiliki risiko curah hujan ekstrem seperti yang kita alami hari Sabtu dan Minggu kemarin,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (22/2/2021).

Menurutnya, persiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini relatif baik dalam menangani cuaca ekstrem di Ibu Kota. Buktinya, banjir yang melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta dapat surut dalam hitungan sehari, pada Senin (22/2/2021) pukul 03.00 WIB.

“Dalam waktu satu hari semuanya sudah bisa tertangani dengan baik,” tutur Anies.

Sebelumnya, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Sabdo Kurnianto membeberkan masih ada 49 Rukun Tetangga atau RT yang terendam banjir. Data itu telah diperbarui pada Minggu (21/2/2021) pukul 09.00 WIB.

"Secara keseluruhan ada 49 RT yang masih terdampak dari total 30.470 RT yang ada di Jakarta, atau sejumlah 0,161 persen. Jumlah pengungsi sebanyak 1.722 jiwa dari 514 KK, semuanya dari wilayah Jakarta Timur," kata Sabdo melalui keterangan tertulis.

Secara lebih rinci, wilayah yang tergenang di Jakarta Barat terdapat 5 RW, terdiri dari 6 RT, dengan ketinggian air 40 hingga 70 sentimeter. Di Jakarta Selatan terdapat 6 RW, terdiri dari 11 RT, dengan ketinggian air 40 sampai 90 sentimeter.

"Di Jakarta Timur terdapat 12 RW, terdiri dari 32 RT, dengan ketinggian air 40 hingga 100 sentimeter. Total pengungsi keseluruhan berada di Jakarta Timur, yaitu sejumlah 1.722 jiwa dari 514 KK," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

properti Banjir Jakarta Anies Baswedan Premium Content izin mendirikan bangunan
Penulis : Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com
Editor : Nancy Junita

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top