Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza mensinyalir temuan pungutan liar atau pungli di sembilan kelurahan terkait bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp300 ribu buntut dari skema penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Ariza beralasan skema penyaluran bantuan dari pemerintah pusat masih bersifat konvensional melalui petugas perantara. Pasalnya, dalam penyaluran itu, pemerintah pusat bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero).
“Kalau DKI menggunakan ATM Bank DKI, sehingga uangnya tidak dikasih tunai atau tidak diantar oleh petugas, tapi uang masuk langsung ke ATM, sehingga tidak ada pungli. Pasti sampai,” kata Ariza saat memberi keterangan dalam diskusi daring wartawan Balai Kota, Rabu (10/3/2021).
Menurut dia, potensi pungli dalam skema penyaluran BST dari pemerintah pusat itu relatif besar terjadi. Dia mencontohkan, uang kas itu bisa saja tidak sengaja berkurang saat dikemas atau terjadi salah hitung.
“Kedua, ada yang memang disengaja. Umpamanya ada oknum tertentu, dari mana saja yang mengantar atau kemudian lapor ke masyarakat sekitar, petugas sekitar, kemudian berkurang,” tuturnya.
Sebelumnya, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial mencatat terjadi sekitar 1.409 penyelewengan dan salah sasaran distribusi bantuan sosial tunai atau BST di wilayah DKI Jakarta.
Data itu dihimpun Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial setelah memantau kegiatan distribusi BST di 30 kelurahan yang tersebar di DKI Jakarta sepanjang Januari hingga Februari 2021. Metode pemantauan berupa observasi lapangan sembari mewawancarai warga penerima BST.
“Banyak penerima BST merupakan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang kaya, memiliki mobil, kontrakan, toko sepatu, keluarga kaya tersebut tidak pernah mendaftar untuk mendapatkan BST, tersebar di 12 kelurahan,” kata Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad dalam diskusi virtual, Selasa (16/2/2021).
Dika menambahkan, pendataan awal menemukan sekitar 600 kepala keluarga atau KK terdampak pandemi Covid-19 dengan KTP DKI Jakarta tidak menerima BST.
Dika juga mengungkapkan, ada 534 KK ber-KTP daerah yang sudah tinggal lebih dari 7 bulan di DKI Jakarta tidak menerima BST itu.
“Pekerjaanya macam-macam, ada yang buruh lepas, buruh pabrik, buruh panggul, cuci-gosok, kupas bawang, tukang sampah, penjual kopi keliling, penjual makanan keliling, guru honorer, penjual bensin eceran dan pedangang gorengan,” tuturnya.
Berdasarkan pemantauan Koalisi, 37,7 persen penerima BST mengatakan penyelenggara tidak membuka daftar penerima untuk diketahui umum. Malahan, terjadi pemotongan BST secara resmi dan tidak resmi di 9 kelurahan.
“Kebanyakan korban takut melapor, modus pemotongannya untuk dibagikan warga yang tidak mendapatkan BST, untuk pembangunan pos RW, ambulans dan pembangunan tempat ibadah,” tuturnya.
