Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Pekerja menunjukkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran yang diterimanya di pabrik rokok PT Djarum, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2020). Sebanyak 48.118 pekerja rokok menerima uang THR Lebaran guna membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama bulan Ramadhan dan hari Lebaran. - Antara
Lihat Foto
Premium

Dilema Pembayaran THR di Jakarta

HIPPI DKI Jakarta mencatat mayoritas perusahaan di sektor pariwisata, perusahaan jasa, transportasi, kontraktor, properti dan otomotif terdampak serius pandemi Covid-19. Sebagian besar sektor itu dinilai tidak mampu membayar THR.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com
13 April 2021 | 13:10 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha DKI Jakarta menilai negatif sikap pemerintah yang cenderung menutup mata terkait kondisi perusahaan yang masih tiris di tengah pandemi Covid-19.

Tanggapan itu muncul setelah pemerintah mendesak perusahaan swasta membayarkan kewajiban tunjangan hari raya atau THR satu pekan sebelum Hari Raya Idulfitri 1442 H. Pembayaran itu diwajibkan tanpa melalui skema cicilan atau penundaan.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta mencatat mayoritas perusahaan di sektor pariwisata, perusahaan jasa, transportasi, kontraktor, properti dan otomotif terdampak serius pandemi Covid-19.

Sebagian besar sektor itu dinilai tidak mampu membayar THR lantaran arus kas yang seret selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB satu tahun belakangan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta pemerintah mahfum dengan kondisi arus kas perusahaan yang turut terkontraksi saat ini.

Dia menilai, pemerintah perlu membuka opsi cicilan atau penundaan pembayaran THR bagi perusahaan yang terdampak selama kebijakan PSBB.

“Permintaan menaker untuk membayar sebelum Lebaran tentu akan melihat kondisi casflow masing-masing perusahaan. Jika kondisi keuangan sudah sekarat, tidak mungkin mampu membayar THR,” kata Sarman melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Selasa (13/4/2021).

Menurut dia, opsi cicilan atau penundaan pembayaran THR mesti dipertimbangkan kembali agar arus kas perusahaan yang sedang bergerak positif tidak terganggu. Pemerintah dan serikat pekerja, lanjut Sarman, mesti adil melihat kondisi dunia usaha belakangan ini.

“Tidak mungkin pengusaha berhutang untuk membayar THR. Opsi mencicil atau menunda menjadi alternatif yang disepakati melalui perundingan Bipartit,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). JIBI/Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Surat Edaran Menaker

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran tentang Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021.

Dalam surat edaran tersebut, Ida menegaskan kepada seluruh perusahaan agar memberi THR kepada pekerja/buruh paling lama 7 Hari sebelum Hari Raya atau Idulfitri.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Menaker Ida seperti dikutip dalam keterangan resmi, Senin (12/04/21).

Penegasan pemberian THR ini dilakukan agar para pengusaha membayarkan hak yang harus didapatkan oleh parah buruh atau karyawan yang bekerja di perusahaannya. Terlebih, pada masa pandemi seperti ini membuat beberapa perusahaan tidak bisa membayar upah sepenuhnya dari karyawannya.

Seperti diketahui, THR merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh pengusaha kepada karyawan atau buruh. Adapun, dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh," jelasnya. 

Ida menuturkan, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan data Posko Pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari kalangan pekerja atau buruh pada 2020. Perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan, karena dianggap melakukan pelanggaran pembayaran THR.

Lebih terperinci, dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.

Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta meminta pemerintah untuk mengizinkan pelaku usaha berunding secara bipartit dengan pekerja ihwal kewajiban pembayaran THR tersebut.

Perundingan bipartit dianggap dapat menjadi jalan penengah saat kontraksi arus kas perusahaan belakangan ini.

Ketua DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang/Istimewa


Kadin DKI

Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi berpendapat masing-masing perusahaan memiliki kemampuan yang berbeda ihwal pembayaran THR tersebut.

Dengan demikian, Kadin DKI meminta adanya peluang penyelesaian persoalan tersebut di tingkat Bipartit bersama pekerja untuk mengetahui kondisi riil perusahaan.

“Kepada para pengusaha, saya berharap dapat memaksimalkan fungsi bipartit didalam perusahaan, apabila dirasa ada kesulitan keuangan  di perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban kepada pekerja,” kata Diana melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Selasa (13/4/2021).

Dia berharap pemerintah memberi kelonggaran pembayaran THR bagi perusahaan yang tidak dapat beroperasi efektif selama satu tahun belakangan akibat PSBB. Apabila perusahaan tersebut tidak dapat membayar THR secara penuh dan tepat waktu maka dapat diberi keringanan dengan memenuhi kewajibannya secara proporsional.

“Minta pengertian pekerja dengan hanya memberikan secara proposional saja sesuai jumlah bulan operasional jangan diberikan sanksi,” tuturnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bakal tetap berpegang pada Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya bakal melakukan pengawasan dan juga menerima aduan apabila ada perusahaan yang tidak mentaat kewajiban pembayaran THR tersebut.

“Ini adalah keijakan pemerintah otomatis yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas terkait hal tersebut makanya saya sebutkan tadi kita bisa lihat mana yang terdampak dan tidak terdampak,” kata Andri saat dikonfirmasi, Senin (12/4/2021).

Dia enggan menanggapi spekulasi jika ada perusahaan yang terdampak pandemi dan tidak sanggup untuk membayarkan THR. Saat ini, posisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengamankan kebijakan pemerintah pusat.

 Hanya saja, dia tidak menutup kemungkinan memfasilitasi perundingan bipartit atau tripartit di antara pihak swasta, pekerja dan pemerintah provinsi untuk mencari titik temu terkait persoalan tersebut.

“Tapi laporan dari pekerja dari perusahaannya belum masuk ke kita jadi kita belum bisa berspekulasi apakah dia mampu atau tidak mampu, begitu. Nanti kita lihat saja laporannya ada atau tidak,” tuturnya.

Adapun, serikat pekerja meminta pemerintah memastikan perusahaan-perusahaan di Tanah Air untuk menganggarkan dana THR pada pertengahan April 2021 dan dibayarkan pada H-7 Hari Raya Idulfitri. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar berharap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan perintah kepada Pengawas Ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan guna memastikan hal tersebut.

"Bagi perusahaan yang memang cash flow-nya benar-benar tidak mampu membayar THR secara langsung, kondisi tersebut sudah diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya, Senin (5/4/2021).

Pengawas Ketenagakerjaan, sambungnya, harus segera berkomunikasi dengan pekerja mengenai kondisi tersebut dan mendorong pengusaha untuk membicarakan skema pembayaran THR, serta dituangkan dalam perjanjian bersama. 

Menurut Timboel, atas dasar perjanjian bersama tersebut, maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha, serta memproses secara hukum pengusaha yang melanggar.

Kalangan pekerja dan SP/SB berharap menteri ketenagakerjaan serius memperbaiki kinerja Pengawas Ketenagakerjaan, sehingga masalah THR tidak menjadi masalah tahunan bagi pekerja.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menaker thr kadin dki
Penulis : Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com
Editor : Nancy Junita

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top