Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengeruk saluran/ kali/ waduk melalui kegiatan Gerebek Lumpur di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu wilayah yaitu Kali Mampang segmen Jl. Pondok Jaya X Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.rnPengerukan sudah 100 persen selesai dengan target volume 733,5 m3 yang dikerjakan sejak 28 November 2021 s.d. 22 Januari 2022. - Instagram @dinas_sda\\r\\n
Lihat Foto
Premium

Anies Baswedan, Kali Mampang, dan Banjir di Jakarta

Ada hal yang cukup menarik perhatian dari salah satu akun Instagram Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (18/2/2022). Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengunggah sejumlah foto terkait dengan pengerukan sungai di Kali Mampang, Jakarta Selatan.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com
19 Februari 2022 | 09:36 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Ada hal yang cukup menarik perhatian dari salah satu akun Instagram Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (18/2/2022). Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengunggah sejumlah foto terkait dengan pengerukan sungai di Kali Mampang, Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut sebenarnya sangat normal dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, memang rutin menjalankan program Gerebek Lumpur sebagai upaya menjaga daya tampung sungai.

Namun, kegiatan kali ini memiliki cerita sedikit berbeda. Tiga hari sebelum melakukan pengerukan Kali Mampang, PTUN mengeluarkan amar putusan yang mengabulkan gugatan korban banjir di kawasan Kali Mampang pada penghujung Februari tahun lalu.

Dalam amar putusan dengan nomor perkara 205/G/TF/2021/PTUN.JKT yang didaftarkan pada 24 Agustus 2021, hakim meminta Anies untuk mengerjakan sejumlah tuntutan warga.

Pertama, mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Kedua, memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.

Terakhir, menghukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu tergugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp2,6 Juta.

Pada 18 Februari 2022, atau 3 hari setelah amar putusan dikeluarkan oleh PTUN, Dinas SDA DKI Jakarta mengunggah foto-foto  pengerukan Kali Mampang di Jakarta Selatan yang dinyatakan rampung 100 persen.

Mengutip unggahan akun Instagram Dinas SDA DKI Jakarta, pengerukan dilakukan tepatnya di Kali Mampang segmen Jalan Pondok Jaya, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan.

"Pengerukan sudah 100 persen selesai dengan target volume 733,35 m3," tulis Dinas SDA DKI Jakarta via Instagram pada Jumat (18/2/2022).

Dalam proses pengerukan, Pemprov DKI Jakarta mengerahkan 3 alat berat yang terdiri atas 2 amphibious mini serta 1 excavator mini.

Melihat hasil dari upaya pengerukan tersebut, tidak dipungkiri Pemprov DKI Jakarta memiliki kapasitas untuk menjaga daya tampung kali di Ibu Kota dalam waktu yang tidak panjang dan mencegah terjadinya musibah banjir ketika musim hujan tiba.

Namun, salah satu penggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam perkara itu, menyebut pengerukan Kali Mampang dilakukan terakhir oleh Pemprov DKI Jakarta sekitar 5 tahun silam.

Penggugat yang juga merupakan korban banjir, Tri Andarsanti Pursita, menyebut pendangkalan Kali Mampang di Pondok Jaya juga menjadi penyebab banjir yang melanda area di sekitar kediamannya pada 19-21 Februari 2021.

"Pengerukan terakhir dilakukan sekitar tahun 2017. Akibatnya, jalan depan rumah saya terendam banjir setinggi 2m di tanggal 19-21 Februari 2021," kata Tri via siaran pers Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, Kamis (17/2/2022).

Perlu diketahui, normalisasi sungai merupakan program prioritas nasional dan program prioritas daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024, serta RPJMD DKI Jakarta 2017-2022.

Melihat situasi tersebut, Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir selaku kuasa hukum penggugat, Francine Widjojo, pun menilai berdasarkan putusan PTUN membuktikan Anies tidak serius dalam menangani persoalan banjir.

"Ke depan, Pemprov DKI Jakarta harus lebih serius menangani masalah banjir di DKI Jakarta dan melakukan normalisasi sungai yang merupakan program prioritas nasional dan program prioritas daerah," ujarnya.

Dalam gugatan, sebenarnya terdapat 3 hal inti yang disampaikan penggugat.

Pertama, membangun dan meningkatkan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air terutama di Kecamatan Tebet, Mampang, Pondok Pinang, Bintaro, Kalibata, Pasar Jumat, dan kawasan geografis cekungan/parker air, normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung dan Kali Sekretaris.

Kedua, memulihkan kapasitas saluran aliran mantap terutama Kali Ciliwung, Kali Cakung, Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Baru Timur, penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan illegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Jati Kramat dan Kali Buaran.

Ketiga, melaksanakan upaya pencegahan makro banjir Jakarta.

Tiga hal tersebut merupakan amanat Perpres 2/2015, RPJMD DKI Jakarta, Perda 1/2014, serta Perda 1/2012.

Selanjutnya, pengugat juga minta majelis hakim PTUN Jakarta menghukum tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp1.081.950.000 dan membayar biaya perkara.

Tidak Sulit

Amar putusan PTUN terhadap Anies Baswedan tersebut turut mendapat sorotan dari salah satu legislator yang membidangi persoalan terkait.

Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, permintaan warga korban banjir Kali Mampang agar pengerukan segera dirampungkan bukanlah hal yang sulit untuk direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Mengingat, sambungnya, terdapat anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi untuk penanggulangan banjir.

"Saya pikir ini permintaan yang tidak sulit. Pemprov DKI Jakarta saya pikir mesti segera memenuhi keinginan masyarakat," ujar Ida.

Selain itu, sambungnya, permintaan warga dalam hal menanggulangi banjir seperti melakukan peninggian turap dan sebagainya merupakan kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Terlebih, permintaan yang disampaikan oleh warga korban banjir Kali Mampang ke PTUN tersebut sudah menjadi amar putusan sehingga hal-hal yang diperintahkan pengadilan wajib dikerjakan oleh Anies dan jajarannya.

"Pemprov DKI wajib memenuhi keinginan warga apalagi dalam keputusan PTUN mereka menang," jelasnya.

Menyikapi masalah itu, Pemprov DKI Jakarta menegaskan, bahwa selama ini sudah dan akan terus melaksanakan peningkatan kapasitas, pengerukan, dan penguatan turap kali atau sungai sebagai program strategis sejak 2017 untuk penanggulangan banjir.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan berbagai kegiatan, seperti peningkatan kapasitas kali/sungai, pengerukan, penguatan turap hingga gerebek lumpur terus dilakukan untuk meminimalisir dampak banjir di Jakarta.

Akan tetapi, lanjutnya, permasalahan banjir di Jakarta dan daerah sekitarnya perlu ditangani dan dikerjakan secara strategis serta melalui kerja sama dengan pihak lainnya, seperti Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kota/Kabupaten di sekitar DKI Jakarta.

Terlepas dari semua kekurangan dan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani masalah banjir yang tidak pernah usai di Ibu Kota, semua warga DKI Jakarta tentu punya satu harapan baik yang sama.

Pada masa mendatang, Jakarta diharapkan tidak lagi mengalami banjir. Dengan demikian, upaya-upaya mendasar seperti pengerukan lumpur sungai tidak lagi perlu menjadi persoalan yang harus dibawa ke meja hijau.

Dengan kata lain, penanganan banjir di Ibu Kota praktis selesai di lapangan. Semoga.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemprov DKI Anies Baswedan jakarta banjir
Penulis : Rahmad Fauzan - Bisnis.com
Editor : Nancy Junita

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

To top