Bisnis.com, JAKARTA-- Dugaan korupsi penyediaan alat penyimpan setrum atau uninterruptable power supply (UPS) kian terang. Alex Usman, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, telah membuka aliran uang kepada sejumlah anggota DPRD Jakarta.
SIMAK: BETONISASI JALUR BUSWAY: MCB Dipasang di Koridor Berikut
Dalam kesaksiannya kepada polisi, Alex menceritakan soal aliran uang pelicin sebesar 7 persen dari pembelian 49 unit UPS untuk sekolah di daerahnya pada 2014. Jika nilai pembelian Rp 289,1 miliar, uang suap itu sebesar Rp 20,23 miliar.
SIMAK: BETONISASI JALUR BUSWAY: Hanya Sepanjang 400 Km
“Mereka yang terlibat sudah disebut di depan penyidik berikut bukti-buktinya,” kata Eri Rosstria, pengacara Alex, ketika dimintai konfirmasi ihwal kebenaran informasi itu, pekan lalu.
Polisi sudah memeriksanya untuk mengonfirmasi kesaksian Alex tersebut. Rupanya, uang berupa cek itu belum dicairkan semua dari Bank DKI. Juru bicara Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto membenarkan bahwa polisi telah memblokir rekening penyimpannya. Hanya, dia menolak mengonfirmasi pemiliknya.
Dari Alex, cek tersebut diberikan kepada utusan Fahmi Zulfikar, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, pada Agustus tahun lalu. Dari Fahmi inilah diduga uang mengalir kepada pimpinan dan anggota Dewan.
Mereka adalah Ketua DPRD 2009-2014 Ferrial Sofyan dan koleganya di Partai Demokrat, M. Firmansyah. Abraham Lunggana alias Haji Lulung, koordinator Komisi E dari PPP, dikabarkan juga menerima bagian dari suap ini. Komisi E yang membidangi pendidikan adalah pengusul pengadaan UPS ketika pembahasan APBD 2014 bersama pemerintah Jakarta.
Fahmi membantah menerima duit pelicin kasus ini.
“Saya cuma anggota biasa, dan pengadaan UPS dibahas lewat Badan Anggaran,” katanya.
Dia menuding Firmansyah, sebagai Ketua Komisi E DPRD DKI, lebih mengetahui alur pengadaan proyek UPS tersebut. Firmansyah belum bisa dimintai keterangan ihwal tuduhan Fahmi.
Ferrial juga menampik tudingan menerima suap.
“Sebagai Ketua Badan Anggaran, saya hanya menjembatani program Dewan dengan pemerintah,” katanya.
Adapun Lunggana juga membantah disebut kecipratan suap proyek UPS.
“Saya kenal Alex Usman saja enggak,” ujarnya.
Lulung pun membantah pernah mengutus kedua orang itu ke kantor Bappeda.
"Jangan semua dikaitkan dengan saya," katanya beberapa waktu lalu.
Mendengar penyangkalan para terduga penerima suap ini, Eri mendesak polisi bergerak cepat. Dia meminta polisi menahan Zaenal Soeleman, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, yang juga sudah menjadi tersangka. Melalui Zaenal inilah proyek UPS mulus disetujui pemerintah.
Harry Lo menjual setiap unit UPS kepada pemerintah Rp 5,9 miliar dari harga standar Rp 3 miliar. Zaenal bersedia mengusulkan pengadaan itu setelah dibujuk Alex. Imbalannya Rp 1,5 miliar.
“Uangnya sudah saya serahkan ke polisi,” tuturnya.
