Bisnis.com, JAKARTA - Kemendagri tengah merevisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2018. Salah satu mata anggaran yang menjadi sorotan yaitu dana untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp28 miliar.
"Tim Gubernur menurut kamI sudah sesuai. Orang-orang ini [bekerja] untuk memastikan pemerintah dapat mengerjakan program-program ke masyarakat," kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga S. Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Sandi menuturkan TGUPP memiliki tugas untuk memastikan bahwa lapangan kerja tercipta dan kesejahteraan masyarakat dihadirkan di Jakarta.
Menurutnya, ketimpangan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat ini perlu tim yang benar-benar punya kemampuan untuk planning (perencanaan), doing check, dan action. Tim ini juga akan bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
"Tim ini tugasnya jelas, makanya anggaran harus dipastikan buat mereka," tegasnya.
Meski demikian, Sandi menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Kemendagri terkait revisi APBD DKI 2018. Dia juga mendukung Kemendagri untuk melihat kembali secara detail APBD yang sudah disahkan oleh DPRD DKI.
"Kewenangan sekarang ada di pak Mendagri [Tjahjo Kumolo] tentunya, apapun keputusannya kami siap," katanya.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono menuturkan dasar pihaknya merevisi APBD DKI menyangkut sinergitas antara dokumen perencanaan dan anggaran dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
"Kami akan melihat konsistensi program dengan RPJMD," jelasnya.
Bukan itu saja, Soni menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan isu-isu yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Beberapa di antaranya anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), hibah untuk Himpaudi, dan lainnya.
"Nanti akan dilihat item-item yang jadi sorotan publik. Misalnya Himpaudi. Masa iya himpunan dapat bantuan dari pada PAUD-nya," kata Soni.
.jpg?w=300&h=221)
