Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP: Anies Harus Izin ke DPRD Sebelum Jual Saham PT Delta Djakarta

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono meminta Pemprov mengkaji lebih dalam lagi wacana penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya perusahaan produsen bir merek Anker tersebut rajin menyumbang dividen
Anies Baswedan saat menyampaikan pidato perdana di DPRD DKI/Diskominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
Anies Baswedan saat menyampaikan pidato perdana di DPRD DKI/Diskominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono meminta Pemprov mengkaji lebih dalam lagi wacana penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya perusahaan produsen bir merek Anker tersebut rajin menyumbang dividen

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta tahun 2017, emiten berkode DLTA menyetor dividen sebesar Rp 37 miliar untuk kas pemerintah Ibu Kota.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Bahwa dividen tersebut untuk proses pembangunan yang ujungnya untuk warga Jakarta juga," katanya, Selasa (10/4/2018).

Dia menekankan saham sebanyak 23,3% yang dimiliki Pemprov DKI secara tidak langsung juga punya warga Jakarta. Karena itu, Gubernur Anies Baswedan wajib menyampaikan perihal divestasi saham di PT Delta Djakarta kepada anggota dewan.

Gembong pun mengaku tidak sepakat bila rencana melepas saham bir di PT Delta Djakarta ini hanya sebagai ajang pembuktian janji Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI akhir tahun lalu. Menurutnya, melancarkan sebuah kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan tidak dapat atas keinginan pribadi. Perlu kajian mendalam, meski bir menjadi momok yang diharamkan bagi umat muslim.

"Ketika perusahaan yang menghasilkan dividen ini mau dilepas maka wajar perlu persetujuan DPRD. Saham itu kan aset pemerintah juga. Ini logika sederhana saja," ungkapnya.

Selain telah menghasilkan dividen dan tak pernah meminta penyertaan modal daerah, Gembong juga meminta agar Anies-Sandi sadar bahwa Jakarta merupakan kota terbuka yang juga menjadi tujuan wisata.

"Pemerintah perlu memperhitungkan dampak jangka panjang ketika saham tersebut dilepas ke publik," katanya.

Berdasarkan laporan keuangan DLTA, porsi saham yang dimiliki Pemprov DKI mencapai 26,25%. Nilai itu yang merupakan gabungan antara 23,34% saham Pemprov DKI dan 2,91% milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.

Sepanjang 2017, DLTA berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp 279,7 miliar. Angka itu naik 10,25% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp253,7 miliar.

Sementara itu, penjualan bersih perusahaan terkerek dari Rp774,9 miliar menjadi Rp 777,3 miliar. Meski begitu, beban pokok penjualan berhasil ditekan dari Rp234,08 miliar menjadi Rp203,03 miliar. Adapun, jumlah aset DLTA naik dari Rp1,19 triliun di akhir 2016 menjadi Rp1,34 hingga akhir tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper