Bisnis.com, JAKARTA – Setahun sudah Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Mohon maaf, jujur saja, belum banyak karya fenomenal yang telah ditorehkannya sebagai DKI 1.
Terlepas dari itu, kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 tentu merupakan salah satu karya Pemprov DKI yang harus diacungi jempol meski itu merupakan hajatan bersama masyarakat se-Indonesia.
Selain kesuksesan penyelenggaraan kedua event olahraga internasional tersebut, kita bisa menyatakan bahwa program OK-OCE dan Ok-Trip yang kemudian berganti nama menjadi Jak Lingko masih layak dinantikan realisasi konkretnya.
OK-OCE adalah singkatan dari One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship dan merupakan program Pemprov DKI Jakarta yang berusaha melakukan pembinaan kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah Sudin Koperasi dan UMKM.
Penggagasnya adalah Sandiaga S. Uno, yang telah menanggalkan jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI dan memilihkan menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Sebenarnya sejumlah pihak, bahkan termasuk Sandiaga, sempat menyatakan bahwa OK-OCE telah gagal. Namun, di sisi lain, dia juga menyebutkan program itu diminati di tingkat nasional.
Baca Juga
Sementara itu, OK OTrip (One Karcis One Trip) memiliki prospek yang lebih cerah. Dengan program ini, warga Jakarta dapat pergi ke mana pun di Ibu Kota dengan satu tiket.
Di satu sisi belum banyak karya fenomenal yang berimbas bagi masyarakat banyak, tetapi di sisi lain setidaknya ada tiga masalah yang debatable atas kebijakan yang telah dan akan dilahirkan.
Pertama, penempatan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru di Pasar Tanah Abang adalah yang paling mengemuka. Tujuan kebijakan ini sebenarnya tidak salah yakni memberi kesempatan kepada pedagang kecil untuk berjualan tanpa harus mengeluarkan biaya sewa tempat yang mahal.
Namun, di sisi lain, seperti gagal diprediksi sebelumnya, kebijakan itu merugikan para pedagang di dalam Pasar Tanah Abang yang telah mengeluarkan biaya besar untuk menyewa kios.
Ironisnya, para pedagang penyewa kios resmi itu, apabila dicermati latar belakang mereka, sangat besar kemungkinannya juga adalah pemilih pasangan Anies-Sandi untuk memimpin Jakarta.
Kebijakan ini jelas populer, tetap kenyataannya menurunkan omzet pedagang yang telah berinvestasi dengan menyewa secara resmi kios-kios di dalam Pasar Tanah Abang.
Ironisnya, para pedagang penyewa kios resmi itu, apabila dicermati latar belakang mereka, sangat besar kemungkinannya juga adalah pemilih pasangan Anies-Sandi untuk memimpin Jakarta.
Kedua, rencana melegalisasi kembali becak. Silakan dibuat kajiannya. Namun, tanpa perlu kajian mendalam, dengan sangat mudah kita dapat memperkirakan kesemrawutan yang akan dihasilkan apabila kebijakan itu benar-benar direalisasikan.
Mengapa tidak menelurkan program yang lebih bijak yakni mendorong mereka semua yang terjepit kemiskinan sehingga dipandang pantas untuk menarik becak agar lebih terangkat derajat ekonomi dan kemanusiaannya dengan memberi modal yang disertai dengan bimbingan wirausaha?
Ketiga, perpanjangan penerapan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap. Perlu hitung-hitungan lebih terperinci apakah kebijakan ini memang efektif menekan kemcaetan.
Memang, mengenai hal ini bukan seutuhnya menjadi kebijakan Pemprov DKI. Ada instansi lain yang memberikan masukan dan lebih terlibat langsung sehingga kebijakan tersebut diteruskan selepas Asian Para Games.
Akan tetapi, oleh karena yang mnandatangani kebijakan tersebut adalah Gubernur DKI, tentu pantas-pantas saja pertanyaan mengenai efektivitas kelanjutan penerapannya menyasar kepada DKI 1.
Penerapan kebijakan itu jelas untuk mengurangi tingkat kemacetan yang tentu saja lanjutannya ialah menimbulkan biaya dari sisi ekonomi. Namun, pertanyaannya berikutnya: apakah memang tidak ada biaya-biaya lain yang dipicu oleh penerapan kebijakan tersebut?
Itu yang harus dihitung secara lebih terperinci. Tidak bisakah disebutkan bahwa kesulitan-kesulitan pengguna jalan akibat kebijakan itu juga merupakan biaya?
Contohnya, perusahaan logistik yang tidak efisien akibat membeli kendaraan dengan dua macam pelat nomor ganjil dan genap agar tetap bisa menunaikan tugas mereka.
Bagaimana dengan dokter-dokter di berbagai rumah sakit di jalan-jalan yang terkena pemberlakuan kebijakan ganjil-genap itu harus tiba di tujuan dengan cara yang nyaman sehingga dapat melaksanakan tugas mereka juga dengan nyaman di hadapan pasien?
Bagaimana dengan orang-orang sakit yang harus segera tiba di rumah sakit dan mereka mempunyai kendaraan sendiri yang kebetulan tak bisa masuk jalan tersebut akibat kebijakan ganjil-genap?
Mungkin dengan mudah dikatakan bahwa ada pengecualian untuk kasus sedemikian. Namun, apakah nyaman sang sopir mesti berdiskusi lebih dahulu dengan petugas polisi nlalu lintas sementara sang pasien sudah berada di hadapan Malaikat Maut?
Lantas, hal lain lagi, bagaimana pula dengan mal-mal yang mengalami penurunan omzel akibat kunjungan yang menurun? Apakah itu bukan biaya?
Jadi, banyak yang mesti dikaji mengenai keberlanjutan penerapan kebijakan ganjil-genap ini meskipun waktunya telah direduksi cukup signifikan.
Nah, tepat setahun Anies berkarya. Kita bisa berharap muncul kebijakan dengan efektivitas yang tinggi yang kehadirannya pun dilatarbelakangi dengan pemikiran dalam menempatkan skala priotitas secara tepat, khususnya mengenai masalah kedua tadi, mengenai legalisasi kembali becak.
Seorang kekasih yang mencintai istrinya akan meminta sang istri berbenah untuk kebaikan bersama. Sebaliknya, seorang yang membenci lainnya akan merasa senang jika terdapat kekhilafan dari orang yang tidak disukainya. 'Cinta' itulah yang melatarbelakangi tulisan ini.
.jpg?w=348&h=261)
