JAKARTA: Rapat Dewan Pengupahan yang membahas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan kebutuhan hidup layak 2013 belum membuahkan hasil.
Terlebih, dalam rapat yang hari ini digelar di Balaikota DKI Jakarta itu tidak diikuti unsur buruh.
Dalam rapat tersebut, unsur pengusaha hanya menyanggupi kenaikan UMP tahun 2013 maksimal sebesar Rp 1.978.789. Rencananya, rapat akan dilanjutkan hari ini, Rabu (14/11/2012).
Perwakilan unsiur pengusaha, Sarman Simanjorang mengatakan, rapat Dewan Pengupahan yang digelar hari ini tidak menghasilkan keputusan apapun.
Apalagi, dalam rapat hari ini tidak diikuti perwakilan dari unsur buruh.
Sesuai peraturan perundang-undangan dan melihat pertumbuhan ekonomi Jakarta serta tingkat inflasi, maka dari unsur pengusaha mengusulkan agar dasar kenaikan UMP sebesar 100% dari KHL.
"Namun ini hanya usulan, finalnya ada di tangan gubernur. Usulan ini tentu demi kepentingan pelaku usaha dan buruh juga," ujar Sarman seusai rapat Dewan Pengupahan di Balaikota, Selasa (13/11/2012).
Nantinya, lanjut Sarman, hasil ketetapan Dewan Pengupahan akan direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Gubernur DKI Jakarta yang akan menetapkan besar atau kecilnya UMP tahun 2013.
Meski begitu, Sarman berharap, keptusan gubernur nantinya tidak akan memberatkan semua pihak.
Dalam rapat tersebut, Bisnis.com melaporkan unsur pengusaha menyatakan telah mengambil sikap dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kondisi inflasi yang ada.
“Pengusaha mematok besaran UMP adalah 100% KHL yang sudah ditetapkan. Itu harapan kita. Proses penetapannya seperti apa, tergantung dengan kebijakan Gubernur,” kata Sarman. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
