Bisnis.com, JAKARTA—Dalam upayanya menjadi penguasa properti di ibu Kota, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menargetkan cadangan kepemilikan lahan (land bank) seluas 400 hektare dalam 2 tahun ke depan atau pada 2015.
Direktur Utama Jakpro Budi Karya Sumadi mengatakan target land bank seluas 400 hektare ditujukan untuk dua hal, yaitu mendukung program pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan menambah aset tanah Jakpro dalam ekspansi bisnis properti secara komersial.
Dengan pencapaian target itu, Jakpro akan menyisihkan 30% untuk tujuan komersial, misalnya untuk pembangunan pusat pertokoan. Dia mengaku pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari Wakil Gubernur DKI atas rencana ini.
“Karena harus balance. Yang secara sosial kami kasih rumah susun [sederhana] sewa buat orang banyak, tetapi secara komersial bisa untuk ruko, rusunami [rumah susun sederhana milik] yang bisa kami jual dengan harga lebih layak,” katanya, Selasa (10/9/2013).
Budi mengungkapkan peningkatan land bank ini mayoritas dilakukan melalui proses akuisisi lahan. Namun, upaya tersebut membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit.
Darmayanti Manan, Direktur Operasional Jakpro, memperkirakan kebutuhan dana untuk mencapai target land bank hingga 400 hektare berkisar Rp2 triliun. Bukan jumlah yang sedikit. Apalagi, land bank yang dimiliki oleh Jakpro sampai akhir tahun ini baru sekitar 100 hektare.
Oleh karena itu, Jakpro bekerja sama dengan Pemprov DKI akan menagih utang para pengembang untuk merealisasikannya. Utang tersebut berupa kewajiban pengembang setelah mendapatkan surat izin penggunaan pemanfaatan tanah (SIPPT).
Mekanismenya, jelas Darmayanti, Jakpro meminta Pemprov DKI agar diberikan tanggung jawab atas penyiapan lahan dan pembangunan rusunawa bagi pengembang yang tidak bisa memenuhi sendiri kewajibannya.
“Karena saat ini mungkin mereka [pengembang] susah mencari lahan. Lewat Jakpro, kami menyediakan kavling siap bangun. Bisa mereka [pengembang] yang bangun, bisa kami yang bangun. Ada income,” jelasnya.
Selain itu, jika rencana akuisis PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) berhasil, Jakpro akan mendapat tambahan pemasukan dari pengembangan bisnis ini. Terakhir, pendanaan juga bisa didapat dari penyertaan modal pemerintah (PMP).
Dalam rencana proses akuisisi lahan, Darmayanti menuturkan pihaknya akan memprioritaskan pada kawasan non perumahan yang rata-rata berada di pinggiran DKI. Pasalnya, kawasan tersebut tidak membutuhkan adanya relokasi warga.
“Yang mungkin sulit nanti, umpamanya adalah kawasaan kumuh yang sudah padat [penduduk],” katanya.
