Bisnis.com, JAKARTA— Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dalam mengatasi kemacetan ibukota.
Sudaryatmo, Ketua Pengurus Harian YLKI, menyarankan agar Pemprov DKI berani memberlakukan tarif ERP yang tidak terlalu murah, sehingga tujuan penerapan ERP tercapai.
“Saya tidak setuju kalau terlalu murah karena efektivitas dalam penentuan harga ini harus secara efektif juga mengubah perilaku masyarakat yang mengendarai mobil pribadi beralih transportasi publik,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (29/9/2013).
Selain itu, Pemprov DKI tidak boleh menganggap penerimaan retribusi dari ERP sebagai tambahan pendapatan daerah, tetapi sebagai public fund untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik di DKI.
Dari sisi konsumen, lanjutnya, perbaikan tersebut menjadi kompensasi yang pantas atas kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, sekaligus menjadi insentif bagi masyarakat yang bersedia beralih ke transportasi publik.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI menyatakan sejauh ini, hitungan tarif paling mahal adalah Rp21.000, dan akan semakin murah jika kondisi jalan sedang sepi.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 97/2012, hasil pungutan dari ERP ini termasuk ke dalam retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan ERP ini dimasukkan ke dalam jenis retribusi jasa umum.
