Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum berani memberikan jaminan keamanan kepada para pemilik gedung atas wacana pembongkaran pagar antargedung.
Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan jaminan keamanan merupakan masalah yang kerap dilontarkan para pemilik gedung terhadap wacana tersebut. Dia mengakui dirinya belum bisa memberikan jawaban pasti atas masalah ini.
“Rata-rata pemilik menyampaikan siapa yang jamin keamanannya? Itu yang harus kami jawab. Kami masih kalkulasi semuanya dulu,” ujarnya di Balaikota, Senin (30/9/2013).
Mantan Walikota Solo ini hanya memastikan jaminan keamanan akan segera diberikan jika Balaikota telah selesai memetakan gedung mana saja yang akan dilakukan pembongkaran pagar dan mekanisme pengamanan apa yang akan diterapkan.
Selain itu, Jokowi menjelaskan tidak semua gedung nantinya harus melakukan pembongkaran pagar. Dia menjelaskan ada beberapa gedung khusus, seperti gedung kedutaan besar dan gedung Bank Indonesia, yang pagarnya tidak bisa dibongkar.
Namun secara umum, Jokowi menyampaikan kepada para pemilik gedung bahwa keberadaan pagar belum tentu memberikan jaminan keamanan. Oleh sebab itu, Pemprov DKI masih akan terus berupaya merealisasikan wacana pembongkaran pagar gedung ini.
Nantinya, lanjut Jokowi, wacana ini kemungkinan bisa dituangkan ke dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).
Seperti diketahui, Pemprov DKI melontarkan wacana pembongkaran pagar antar gedung untuk mempermudah mobilisasi masyarakat.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan kemudahan mobilisasi antargedung ini akan mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Dampaknya, jelas Ahok, kemacetan khususnya di jam-jam kantor akan berkurang.
“Coba pagar [antargedung] itu tidak ada, jadinya kan lebih gampang orang jalan,” katanya. (ltc)
