Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemprov DKI Suntik 2 BUMD Rp4,9 Triliun

Total suntikan dana tersebut mencapai Rp4,9 triliun. Dua BUMD tersebut adalah PD Pembangunan Sarana Jaya yang disuntik dana sebesar Rp2 triliun dan PD Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya yang disuntik dana Rp2,9 triliun.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 23 April 2014  |  21:42 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI menggelar sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai lima peraturan daerah (perda) yang telah dipaparkan oleh Gubernur Jokowi.

Dari lima perda yang dibahas, ada dua perda mengenai  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat suntikan dana pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Total suntikan dana tersebut mencapai Rp4,9 triliun. Dua BUMD tersebut adalah PD Pembangunan Sarana Jaya yang disuntik dana sebesar Rp2 triliun dan PD Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya yang disuntik dana Rp2,9 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan jika suntikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang besar ini diperlukan untuk membantu pengembangan usaha dan menyerap banyak tenaga kerja.

Berdasarkan keterangannya, sistem pengelolaan air limbah di Jakarta baru mencapai 4%, sedangkan Gubernur Jokowi menargetkan di tahun 2020 pembangunan sudah mencapai 20%. Suntikan dana dari pemerintah daerah untuk modal dasar diberikan karena pihak swasta belum ada yang tertarik.

"Karena mengejar target, PD PAL Jaya harus harus melakukan investasi. Investasi dengan dana hanya Rp200 miliar itu tidak mungkin memenuhi target," ujarnya usai sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Begitu juga dengan PD Pembangunan Sarana Jaya yang disuntik dana sebesar Rp2 triliun.

"Untuk ekspansi usaha, seperti masuk ke lahan perhotelan, mall, dan sarana umum lainnya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bisa tidak menyertai modal kalau modal dasar Rp200 miliar? Masuk penjara kita," kata Ahok.

Selain itu, tambah Ahok, diperlukan dana yang mencapai triliunan karena harga properti saat ini naik empat hingga lima kali lipat.

Dengan alasan tersebutlah mantan Bupati Belitung Timur ini menolak jika suntikan dana sebesar Rp4,9 triliun kepada dua BUMD dianggap sebagai usaha untuk meningkatkan penyerapan APBD DKI Jakarta .


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bumd dki
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top