Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana menyatakan pihaknya mengharapkan Presiden dapat menerbitkan keputusan tentang tembok laut besar Jakarta untuk memastikan agar Jakarta tidak tenggelam dalam 15 tahun mendatang.
"Rata-rata penurunan muka tanah Jakarta 14 centimeter setiap tahun," jelasnya di Jakarta kepada Bisnis.com, Kamis (7/8/2014).
Menurutnya, jika tidak dilakukan tindakan apapun untuk menanggulangi persoalan ini, maka tahun 2030, Monas juga akan terendam banjir rob dari laut.
"Dengan membangun ini kita akan menyelesaikan persoalan air baku, jalan tol, banjir darat, banjir rob serta penurunan muka tanah," jelas Dadang.
Menurutnya, dibutuhkan peraturan setingkat Keputusan Presiden agar persoalan ini menjadi perhatian secara nasional.
Bahkan, menurutnya, dalam teori perkotaan modern, opsi memindahkan beban Jakarta sebagai Ibu Kota sebagai jalan keluar masalah yang dihadapi saat ini bukan pilihan yang bijaksana karena sudah sangat banyak sumber daya dan infrastruktur yang sudah tersedia di Jakarta.
Sedangkan kota penyangga yang ada disekitar Jakarta juga sudah memiliki beban dan permasalahan yang sama.
Pilihan pemerintah DKI Jakarta yang hanya mengedepankan reklamasi dengan membuat pulau, maka persoalan yang diatasi hanya persedian tanah baru untuk pemukiman.
Sementara itu untuk membentuk pembiayaannya akan mengandalkan reklamasi pulau-pulau untuk kepentingan properti.
Kepala Subdirektorat Pengembangan Perkotaan Eko Budi Kurniawan menyatakan pembangunan tembok laut yang direncanakan oleh kementerian Pekerjaan Umum untuk memberi air baku bagi kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi.
Sungai yang mengalir ke laut Jakarta yang jumlahnya sampai 13 buah akan menjadi sumber air baku dengan membentuk danau-danau air tawar ditengah tembok laut yang membentang di sepanjang 32 kilometer pantai utara.
