Bisnis.com, CIKARANG--Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Bekasi berharap Pemprov Jawa Barat menambah kuota pupuk bersubsidi guna menanggulangi kelangkaan sejak pertengahan 2014.
Kepala DPPK Kabupaten Bekasi, Farid Setiawan, mengatakan pemkab untuk saat ini akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar sebagai upaya penanggulangan masalah kelangkaan pupuk yang dialami pelaku usaha tani di wilayahnya.
Menurutnya, melalui koordinasi itu pihak provinsi dapat menambah volume kuota pupuk untuk Kabupaten Bekasi.
"Mengingat Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah lumbung padi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat," kata Farid, Kamis (22/8).
Farid menjelaskan kelangkaan pupuk bersubsidi yang mengemuka sejak bulan Ramadan telah menjadi perhatian dan dibahas oleh pemkab bersama dengan dinas terkait, produsen pupuk bersubsidi seperti PT. Kujang dan PT Petro Kimia, serta distributornya.
Kelangkaan yang terjadi, jelas Farid, ditengarai akibat penggunaan pupuk yang lebih banyak dari biasanya mengingat cukup tingginya curah hujan beberapa waktu lalu.
"Sebagian petani memberikan pupuk lebih dari satu kali."
Selain itu, Farid menuturkan perlunya pengawasan terpadu dari dinas terkait, sebab persoalan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab DPPk.
"Bukan berarti selama ini tidak ada pengawasan, pengawasan selama ini lebih banyak dilakukan oleh masing-masing instansi," ungkapnya.
Seperti diketahui, para pelaku usaha tani di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang menjadi salah satu wilyah lumbung padi, mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi, seperti pupuk urea, SP 36, NPK Phonska dan NPK Kujan yang disalurkan distributor.
Kelangkaan pupuk urea sudah terjadi hampir satu bulan dan selama musim tanam itu sejumlah petani melakukan berbagai cara agar masa tanam bisa berjalan sesuai harapan.
Adapun, Farid menyatakan tetap optimistis target swasembada beras masih mampu tercapai kendati terjadi kelangkaan pupuk pada pertengahan tahun ini.
Menurutnya, kendala lain dalam permasalahan kelangkaan itu disinyalir terkait hambatan dalam pola distribusi atau penyaluran pupuk dari produsen kepada para pelaku usaha tani.
Oleh karena itu, sambung dia, pemkab telah meminta kesediaan produsen untuk menyediakan pupuk dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.
"Yang jelas kita akan terus mendesak produsen, sebab kelihatannya penyaluran molor baik dari produsen, distributor dan kios-kios yang biasa menyediakan. Jadi, kami minta pupuk yang dibutuhkan bisa disiapkan tepat waktu, bukan ada saat sudah tidak dibutuhkan," tegasnya.
.JPG?w=300&h=221)
