Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap akan melanjutkan proyek pembangunan enam ruas jalan tol walaupun mendapat protes dari beberapa pakar dan aktivis.
Sebelumnya, para pakar transportasi dan aktivis menggelar acara Kirim Kartu Pos Untuk Ahok Dalam Rangka Menolak 6 Ruas Tol Dalam Kota.
Dalam acara tersebut, mereka memaparkan alasan penolakan terhadap proyek senilai Rp42 triliun itu. Salah satu yang menjadi alasan adalah masalah pendanaan.
Para pakar dan aktivis menduga adanya aliran dana APBD DKI secara tidak langsung ke PT Jakarta Tollroad Development melalui dua BUMD DKI yang ikut dalam konsorsium tersebut, yaitu PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya.
"Enggak bisa menolak lah, orang kita enggak pakai APBD, gimana mau nolak," ucap Ahok, Jumat (12/9/2014).
Ahok menjelaskan transportasi massal berbasis rel seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) memang sangat diperlukan Jakarta.
Namun, karena kedua transportasi tersebut belum tersedia, maka dibuatlah terlebih dahulu ke enam ruas jalan tol. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga menolak apabila proyek ini disebut bertujuan untuk memfasilitasi para pengguna mobil pribadi.
"Mana ada buat jalan untuk mobil pribadi, yang ada buat kereta, jalan untuk angkutan umum. Sadar enggak kalau 6 ruas tol itu jadi, 3 elevated layang jadi berarti kita punya 9 koridor layang untuk bus Transjakarta," katanya.
Untuk diketahui, Ahok pada saat menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur DKI mengintruksikan agar pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota harus segera dilaksanakan dalam rangka menyambut Asean Games 2018.
Proyek ini terdiri dari ruas Semanan-Sunter, Sunter hingga Pulo Gebang, Duri Pulo hingga Kampung Melayu, Kemayoran- Kampung Melayu, Ulujami hingga Tanah Abang, dan Pasar Minggu hingga Casablanca.
Pembangunan 6 ruas jalan tol ini memakan biaya senilai Rp42 trilun, terdiri dari 70% pembiayaan berasal dari perbankan dan sisanya, 30% dari modal sendiri.
Proyek ini dibangun oleh PT Jakarta Tollroad Development (JTD), yang merupakan perusahaan konsorsium yang dibentuk PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya sebagai BUMD DKI dan beberapa perusahaan negara, yakni PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), serta perusahaan swasta PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
