Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI mengklaim siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terdapat persoalan tenaga kerja.
Ketua PHRI DKI Krishnadi menilai kesempatan MEA tak berpengaruh kepada beban produksi dari sisi tenaga kerja.
Menurutnya, jika kualifikasi yang diharapkan sama saja tak ada alasan baginya menggunakan tenaga kerja asing. Justru dia menganggap penghematan dapat dilakukan karena menggunakan tenaga kerja lokal.
"Menurut saya enggak ada masalah. Sama aja dong pake tenaga kerja lokal," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (28/10/2014).
Lebih lanjut, dia menjelaskan saat menggunakan tenaga kerja asing pihaknya harus memberi upah lebih tinggi. Sebagai contoh, dia menyebutkan pajak pembinaan karena menggunakan tenaga asing pun harus ditanggung. Selain itu, akomodasi tak luput dari tanggung jawab pengguna jasa. Oleh karena itu, pihaknya masih akan menggunakan jasa tenaga kerja dalam negeri dengan proporsi lebih banyak.
"Di luar gaji kami harus keluarkan pajak pembinaan tadi. Mereka akan minta tambah lagi untuk akomodasi," jelasnya.
Kendati demikian, tenaga kerja asing masih dibutuhkan. Untuk mensiasati tingginya biaya produksi, pekerja asing hanya ditempatkan di jabatan tertentu. Sebagai imbalannya, dibuat pula target kerja yang lebih tinggi. Di luar sisi skill, dilihat pula koneksi jejaring pekerja asing yang dapat menunjang pengembangan bisnis.
"Ini sebagai opportunity untuk kami kejar market," ucapnya.
Untuk diketahui, pekerja asing di Indonesia dikenakan biaya retribusi sebesar US$1.200 pertahun yang disalurkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tahun depan, retribusi dikumpul di Dinas terkait daerah masing-masing.
