Kemampuan PT Transjakarta Diragukan Sebagai BUMD

Bisnis.com, JAKARTA--Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI meragukan kemampuan PT Transjakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah di sektor transportasi.

Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Selamat Nurdin mengatakan perubahan bentuk kelembagaan dari Unit Pengelola (UP) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dianggapnya belum jelas.

Lagi pula, dia pun tak yakin jika BUMD itu tak dapat lepas dari suntikan modal pemerintah berpublic service obligation berupa (PSO) agar harga tiket penumpang tetap terjaga.

"Coba aja akan nol [PSO-nya], menarik jadinya. Tapi entah kapan bisa nol," ujarnya dalam acara diskusi publik transisi PT Transjakarta di Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Dia menilai pendekatan secara struktural dan kultural harus dilakukan untuk mendukung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang akan menaungi moda transportasi publik itu.

Pasalnya, bertolak dari permasalahan dengan operator swasta hingga jalur yang sulit disterilkan harus menjadi sorotan sebelum akhirnya PT Transjakarta mengemban tugas penuh.

"Pendekatannya harus kultural sehingga PT Transjakarta bisa mendapatkan dukungan," katanya.

Dia menilai walaupun Pemprov menyokong dengan kewenangan, hal itu tak cukup membuat PT Transjakarta berlari menyelesaikan tugas di Ibu Kota.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar berbagai pihak terkait seperti kepolisian sampai dengan operator terikat dalam sebuah perjanjian. Tujuannya, untuk membentuk komitmen memperbaiki pelayanan.

"Makanya harus dibuat service level of agreement biar semua yang terlibat bisa commit," ucapnya.

Mengacu pada Peraturan Gubernur No.99/2014 tentang Peralihan Pengelolaan dari UP Transjakarta ke PT Transjakarta, masa transisi akan berakhir di penghujung bulan ini. Artinya, terhitung 1 Januari 2015 PT Transjakarta akan beroperasi penuh.

Menurut rencana, untuk meningkatkan pelayanan Pemprov akan mengalirkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Rp2 triliun dan PSO Rp900 miliar dalam anggaran 2015.