Bisnis.com, BEKASI—Pemerintah Kota Bekasi menargetkan prioritas penyerapan anggaran pembangunan pada semester I/2015 guna mengefektifkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bagi pelayanan masyarakat.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pihaknya akan melakukan perubahan strategi pelaksanaan anggaran pembangunan dengan memprioritaskan penyerapan pada triwulan pertama dan kedua 2015. Menurutnya, pada kurun waktu tersebut banyak kegiatan belanja langsung yang dapat dilakukan SKPD dan sangat dibutuhkan masyarakat.
"SKPD wajib menarik kegiatan masuk ke triwulan satu dan dua 2015," ungkapnya, Jumat (26/12).
Rahmat juga mengintruksikan seluruh SKPD untuk bersinergi dengan alat kelengkapan DPRD yang terkait agar program dan target yang tertuang dalam visi misi Kota Bekasi 2013-2018 dapat diwujudkan.
Seperti diketahui, Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi akhirnya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2015.
Tahun depan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,55 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,3 triliun, dana perimbangan mencapai Rp1,3 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp828 miliar.
Sedangkan, sektor belanja daerah pada 2015 dipatok sebesar Rp3,94 triliun yang meliputi belanja tidak langsung senilai Rp1,57 triliun atau mencapai 60% dan belanja langsung sebesar Rp2,37 triliun atau sekitar 40%.
Rahmat menuturkan rincian APBD 2015 Kota Bekasi menggambarkan kesepakatan pemda dan DPRD terkaitd jumlah target pendapatan dan belanja daerah yang lebih banyak diprioritaskan bagi pembangunan kepada masyarakat. "Eksekutif dan legislatif menyepakati APBD 2015 untuk menjadi urat nadi ekonomi dan pembangunan masyarakat," jelasnya.
Solihin, Anggota Tim Badan Aanggaran DPRD Kota Bekasi mengatakan APBD diharapkan mampu menjadi sarana pelaksanaan tugas pemerintah Daerah Kota Bekasi sehingga pencapaian target pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan.
Untuk itu, dia menuturkan sejumlah fraksi DPRD Kota Bekasi pun memberikan catatan khusus untuk menjadi pertimbangan Pemkot Bekasi, antara lain terkait efektifitas pengelolaan PAD dan pelaksanaan penyerapan anggaran yang harus lebih baik dibanding tahun sebelumnnya.
Pasalnya, pada 2014 penyerapan dana APBD Kota Bekasi bahkan belum mencapai 50% hingga kuartal III/2014. Data Pemkot Bekasi menunjukkan hingga awal Oktober 2014, penyerapan anggaran tercatat baru mencapai kisaran 46% dari total APBD 2014 sebesar Rp 3,4 triliun. Data resmi Pemkot Bekasi mencatat 10 SKPD dengan penyerapan anggaran rendah, antara lain Dinas Bangunan dan Kebakaran (Disbangkar) hanya sebesar 4,55%, Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimaerta) 28,12%, Sekretariat Daerah (Setda) 28%, Dinas Tata Kota (Distako) 39%, serta Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) sebesar 40,67%.
Sebagai gambaran, total APBD 2014 sebesar Rp 3,4 triliun terdiri dari target pendapatan senilai Rp3,41 triliun dan belanja sekitar Rp3,75 triliun.
Kendati begitu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menuturkan pihaknya sudah mengevaluasi dan memberi peringatan terkait kinerja SKPD. Dia menuturkan setiap SKPD telah menyerahkan rencana tindakan terkait realisasi anggaran pada tahun ini.
Menurutnya, rendahnya tingkat penyerapan anggaran secara umum disebabkan oleh mekanisme pencairan dana di setiap SKPD. Dia menuturkan kebanyakan SKPD melakukan penyerapan secara signifikan pada kuartal IV/2014. "Sebetulnya terkaitmekanisme pencairan saja yang terminnya besar pada kuartal IV," ujarnya.
Selain penyerapan yang mesti ditingkatkan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga menegaskan pengelolaan anggaran yang. Lebih cermat dan transparan kepada setiap penyelenggara pemerintahan. Dengan begitu, jelasnya, pihaknya bisa memaksimalkan anggaran dengan kualita kerja yang baik.
"Jadi, APBD bisa efektif. Bukan hanya kuantitas, tapi lebih penting kualitas," kata Rahmat.
