Bisnis.com, BOGOR--Pemerintah Kota Bogor akan memeroleh kucuran anggaran sekitar Rp147 miliar dari lembaga internasional ICLEI sebagai upaya dukungan program pembangunan berkelanjutan.
Irvan Pulungan, Country Manager ICLEI Indonesia mengatakan Kota Bogor termasuk satu dari enam daerah di Indonesia yang berkomitmen kuat mengurangi emisi gas rumah kaca dalam rencana pembangunan jangka menengah daerahnya (RPJMD).
"Anggaran itu adalah eksisting yang sudah ada untuk Bogor. Nanti dipakai untuk program yang sesuai dengan kampanye pengurangan emisi gas rumah kaca," ujarnya pada Bisnis seusai menghadiri seminar Urban Low Emission Developments Strategies (LEDS) di Bogor, Kamis (7/5).
Dia mengatakan ICLEI Indonesia bekerja sama dengan Pemkot Bogor menyelenggarakan International Networking Seminar pada 5-8 Mei 2015 di Bogor.
Seminar tersebut mempertemukan wali kota atau pejabat senior dari kota-kota yang terlibat dalam program Urban LEDS dari lima negara antara lain Afrika Selatan, Brazil, India, Indonesia dan Portugal
Dia mengatakan selain Kota Bogor, ada enam daerah yang bakal didukung untuk program pengurangan emisinya antara lain Kabupaten Bogor, Balikpapan, Tangerang Selatan, Bontang dan Tarakan.
Masing-masing daerah itu juga, kata dia akan memeroleh Rp1,2 miliar yang didanai oleh the European Union sebagai funder proyek Urban-LEDS tersebut.
Irvan menuturkan program RPJMD yang digagas Kota Bogor sebagian besar sudah matang seperti konsep bangunan hijau, revitalisasi bus, konversi bahan bakar minyak ke gas untuk angkutan umum, kota heritage, konversi lampu penerangan jalan LED dan lainnya.
"Dari keenam daerah ternyata Kota Bogor yang paling matang dan berkembang untuk konsepnya," katanya.
Dia mengungkapkan, pada seminar Urban LEDS itu menghasilkan rekomendasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Menurutnya, setiap kota harus berhasil menurunkan 25%-50% efek rumah kaca baik dari penggunaan listrik, transportasi, limbah perusahaan dan lainnya.
Untuk memeroleh dukungan kuat atas rekomendasi itu, ICLEI Indonesia melakukan MoU dengan Kadin Indonesia dengan berkomitmen untuk memasukan mitigasi perubahan iklim dan resiko rendah bencana dalam setiap rencana bisnisnya.
"Jadi nanti para pengusaha, investor bukan hanya diwajibkan mengurus amdal saja kalau ingin membuka usaha, tetapi mereka menyepakati untuk tidak melakukan usaha yang berdampak pada perubahan iklim," katanya.
Ivan menambahkan kawasan perkotaan sebagai sentra kegiatan sosial-ekonomi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Saat ini saja, kata dia, kawasan perkotaan berkontribusi 40%-70% emisi gas rumah kaca. Hal itu, lanjutnya menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.
Nah, sebagian besar emisi itu berasal dari kegiatan yang berkaitan dengan energy seperti bahan bakar fosil untuk kebutuhan listrik, transportasi dan industri, paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya berkomitmen untuk menolak investasi asing dan lokal yang berpotensi merusak lingkungan.
Bima menuturkan masalah perizinan untuk investasi akan disaring seketat mungkin guna menekan potensi kerusakan lingkungan yang ada. Jadi, kata dia, apabila ada investasi berkaitan dengan sektor lingkungan, pihaknya akan menyerahkan terlebih dahulu pada Dinas Tata Ruang untuk dikaji.
"Kita sudah tegaskan untuk memperketat perizinan. Kini siapa pun yang ingin berinvestasi, kami akan selektif," katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, ke depan Bogor akan menjadi kawasan heritage yang ramah lingkungan. Dia berharap tidak ada lagi investasi di berbagai sektor yang berdampak menjadikan polusi kota.
Dia memberi contoh, pembenahan terminal Baranangsiang akan dijadikan sebagai salah satu percontohan dan komitmen Pemkot Bogor untuk menjadikan sebagai kota ramah lingkungan. Sebab, kata dia, keberadaan terminal tersebut selama ini dinilai semrawut.
"Yang penting kami ingin ada investasi yang pro terhadap pembangunan berkelanjutan," katanya.
Bima mengungkapkan Pemkot Bogor telah merampungkan cetak biru proyek transportasi ramah lingkungan untuk 20 tahun ke depan sebagai salah satu program menekan emisi gas rumah kaca.
"Yang sedang dilakukan adalah proyek konversi BBM ke gas untuk trasportasi umum di Kota Bogor," ujarnya.
Menurutnya, program lain yang tengah dikembangkan adalah efektifitas angkutan kota. Dia juga akan mengkonversi tiga angkot jadi satu bus masal yang diperuntukan bagi warga Bogor.
Selain itu, pihaknya tengah menjajaki koordinasi dengan Perusahaan Gas Nasional dan juga Pemerintah Pusat untuk menambah stasiun pengisian bahan bakar gas yang hingga saat ini masih terdapat satu unit.
"Kita lobi terus ke mereka, bagaimana kita sampaikan komitmen kita memajukan transpotasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," katanya.
Selain itu, kata dia, Pemkot Bogor tengah menggodok para pengemudi dan pelaku usaha angkutan untuk berbadan hukum. Itu dilakukan agar Bogor tertib peraturan dalam hal transportasi.
Dia menambahkan, terkait soal transpotasi yang ramah lingkungan, pihaknya tengah bekerja sama dengan ITB untuk mengembangkan alat pendeteksi emisi yang bisa digunakan bukan hanya untuk kendaraan tetapi juga untuk perumahan dan perkantoran.
