Bisnis.com, JAKARTA--Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama melepas badan usaha milik daerah (BUMD) DKI ke lantai bursa sepertinya tak main-main.
Ahok bahkan memberikan tenggat waktu (deadline) bagi perusahaan BUMD untuk melakukan penawaran saham perdana (intial public offering/IPO) dalam 2-3 tahun mendatang.
"Salah satu BUMD DKI yang kami dorong untuk IPO itu PT Jakarta Propertindo [PT Jakpro]. Saya harapkan Jakpro sudah IPO pada akhir 2017 atau paling telat awal 2018," katanya setelah menghadiri Rapau Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jakpro, Selasa (23/6/2015).
Ahok menilai perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi tersebut memiliki potensi besar untuk menarik perhatian pasar. Apalagi, saat ini Jakpro memegang beberapa proyek infrastruktur besar di Ibu Kota, misalnya pembangunan 13.000 unit rumah susun, 7.000 unit wisma atlet, dan proyek lainnya.
"Saya mau jadikan Jakpro ini konglomerat di Jakarta. Saya semangat sekali. Mereka butuh dana Rp7,7 triliun, gampang nanti saya suntikkan melalui penyertaan modal pemerintah [PMP]," katanya.
Dia menuturkan tujuannya BUMD Go Public itu agar pengawasan jelas dan transparan. Jadi, lanjut Ahok, siapapun yang nantinya menjabat jadi Gubernur DKI tak bisa ikut campur atau mengganggu profesionalisme perusahaan.
Mantan Bupati Bangka Belitung Tersebut mengatakan saat ini banyak oknum yang menjadikan BUMD sebagai "sapi perah" dan mengeruk keuntungan perusahaan untuk kantong pribadi. Namun, dia menegaskan tidak akan memanfaatkan BUMD untuk kepetingan pribadi.
"Dengan menjadi perusahaan terbuka, BUMD akan jadi lebih profesional dan transparan. Kalau ada direksi yang macem-macem langsung pecat melalui RUPS LB," tegasnya.
Selain Jakpro, Ahok juga memiliki misi untuk mendorong Bank DKI melantai ke bursa pada akhir 2017 mendatang.
Ahok optimistis kondisi Bank DKI terus membaik setelah dirinya mengganti jajaran Direksi dan Komisaris beberapa waktu silam.
"Bank DKI juga harus Go Public 2-3 tahun lagi. Saya ambisius mau menaikkan mereka ke BUKU IV biar Bank Pembangunan Daerah tidak lagi jadi bank ecek-ecek," papar Ahok.
