Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya akan mengalokasikan dana berupa penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada BUMD yang dipilih Gubernur DKI untuk melaksanakan program kereta rel ringan (Light Rail Transit/LRT).
"Kalau memang PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk, berarti PMP harus disuntikkan pada APBD Perubahan. Jumlahnya berkisar Rp2 triliun-Rp3 triliun," kata Heru kepada Bisnis, Minggu (28/6/2015).
Dia menuturkan proses penunjukkan langsung kepada BUMD merupakan kewenangan Gubernur DKI.
Hal ini dilakukan lantaran pengerjaan proyek oleh BUMD lebih efektif karena tak terkait dengan tahun anggaran. Apalagi, lanjutnya, pengerjaan LRT pasti menggunakan skema tahun jamak (multi years).
"Kalau multi years kita harus minta persetujuan DPRD. BUMD yang mengerjakan tidak usah lapor. Kalau proyeknya jelas, kami tak akan ragu untuk kasih PMP ke PT Jakpro," paparnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya akan menyuntik dana kepada PT Jakpro sebesar Rp7,7 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk membangun 13.000 unit rusunawa, pembangunan Wisma Atlet, dan akusisi beberapa perusahaan.
Sebagai informasi, Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Pembangunan tahap pertama akan dimulai dari rute Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km).
Enam rute selanjutnya, yakni Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).
Pembangunan koridor I LRT akan menelan biaya sekitar Rp9,2 triliun.
Nilai tersebut terdiri dari Rp7,5 triliun untuk infrastruktur dan Rp1,7 triliun pengadaan barang.
Total biaya yang harus dikeluarkan untuk trayek sepanjang 70 kilometer dan terdiri dari tujuh koridor berkisar Rp35 triliun.
