Pertanggungjawaban APBD Depok: Suara-Suara Sumbang Tegur Nur Mahmudi

Bisnis.com, DEPOK- Wajah Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tampak tertunduk kala satu per satu perwakilan anggota fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPRD Depok, Selasa (30/6/2015).

Nur Mahmudi duduk sejajar dengan Wakil Wali Kota Idris Abdul Shomad, Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo, Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari dan dua wakil DPRD lainnya. Sesekali, dia menoleh ke arah para peserta rapat paripurna yang hampir dihadiri seluruh anggota dewan.

Sebagian besar perwakilan fraksi DPRD Kota Depok menyayangkan serapan belanja daerah pada 2014 tidak terealisasi dengan optimal. Hal itu terlihat dari adanya sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) 2014 yang mencapai Rp756,88 miliar atau 75,34% dari APBD Rp2,11 triliun.

Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Gerindra Reinova Serry Donie mengungkapkan kinerja Pemerintah Kota Depok yang dipimpin Wali Kota Nur Mahmudi Ismail selama tahun anggaran 2014 tidak berjalan dengan baik.

Reinova menuturkan Pemerintah Kota Depok tidak belajar dari pengalaman tahun ke tahun terkait membengkaknya Silpa pada tahun anggaran 2014. Padahal pada 2013, Silpa di Depok mencapai Rp500 miliar.

"Membengkaknya Silpa pada tahun anggaran 2014 harus disikapi serius oleh jajaran Pemkot Depok. Jangan sampai setiap tahun pemerintah memberikan alasan Silpa membengkak dikarenakan gagal lelang, itu alasan klasik," katanya.

Anggota DPRD Depok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Veronika Wiwin Widarini mengatakan membengkaknya Silpa 2014 senilai Rp756,88 miliar merupakan lemahnya kinerja Pemkot Depok.

Sehingga, pembiayaan untuk tahun-tahun berikutnya menggunakan Silpa sebelumnya. Dengan Silpa sebesar itu, dia berharap Pemkot Depok memperbaiki struktur anggaran dan memastikan kegiatan yang tertunda dapat segera diselesaikan.

"Kami memandang bahwa program prioritas RPJMD 2011-2016 belum terealisasi dan belum optimal. Kalau program tidak terlaksana maka masyarakat akan melihatnya sebagai sebuah keniscayaan semata," ujarnya.

Farida Rachmayanti, Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, selaku partai pendukung Pemkot Depok mengatakan pemerintah ke depan harus bisa memiminimalisir hal-hal teknis yang mengakibatkan Silpa membengkak.

Pemkot Depok, kata dia, yang saat ini sistem komunikasi sudah diperkuat dengan hadirnya perda penyelenggaraan komunikasi dan informatika, harus lebih menghasilkan kinerja yang optimal.

Namun, kata dia, terjadinya Silpa yang cukup besar di Kota Depok disebabkan oleh beberapa kendala seperti persoalan keterlambatan proses administrasi, jadwal lelang dan hal-hal lainnya. "Kalau persoalan yang kira-kira bisa diantisipasi, mohon diperhatikan agar tidak terulang lagi," ujarnya.

Termasuk, lanjutnya, cukup banyaknya penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak mencairkan. Pemerintah, dalam hal ini organisasi perangkat daerah ke depan harus mencari mekanisme komunikasi yang efektif.

Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Demokrat Edi Sitorus menuturkan dengan Silpa 2014 yang besar tersebut, dia mendesak Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.

Dia menyoroti masih banyaknya pelayanan yang dilakukan Pemkot Depok belum seluruhnya menyentuh masyarakat Depok seperti pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan pelayanan publik lainnya.

Edi memberi contoh di sektor pendidikan, jumlah SMK/SMA yang terealisasi hingga 2014 mencapai 12 gedung dari target 14 gedung, pembagian beasiswa dari target 20 hanya 19 siswa.

Sementara dari sektor kesehatan dasar, jumlah kecamatan sehat yang terealisasi selama 2014 mencapai delapan kecamatan, jumlah status gizi masyarakat dari target 94% tercapai 90,5%. "Termasuk temuan gizi buruk yang mencapai 75 kasus," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengungkapkan membengknya Silpa 2014 merupakan pelajaran berharga bagi pemerintah dan berharap menjadi perhatian bersama.

Dia memiliki alasan kenapa Silpa 2014 cukup besar, salah satunya karena belum terlaksananya semua kegiatan, banyaknya gagal lelang, pembebasan tanah dan belum tecapainya pengadaan barang dan jasa di Kota Depok.

Nur menuturkan, selain Silpa yang cukup besar, Pemkot Depok juga di sisi lain telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan . Hal itu, diharapkan menjadi pemicu semangat dalam melayani masyarakat di Depok.

"Kami akui banyak kendala yang dihadapi dalam merealisasikan belanja daerah di Depok pada 2014. Tapi kami yakin masih ada kesempatan APBD Perubahan 2014 agar lebih efektif lagi," ujarnya.

Nur menambahkan, pada akhir tahun ini dia berharap Silpa lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dia pernah berujar apabila target Silpa tahun 2015 Rp0. "Semoga saja," ujarnya.