Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M. Syarif menyayangkan sikap aparat yang melakukan penggusuran di Kampung Pulo di Jalan Jatinegara Barat, hari ini, Kamis (20/8/2015) yang berlangsung ricuh.
Menurutnya, proses penertiban sebaiknya dilakukan dengan cara yang elegan dan baik-baik, sehingga tidak menimbulkan bentrokan dengan warga Kampung Pulo yang terkena penggusuran.
"Kita mengutuk aparat. Kenapa tidak bisa melakukan penggusuran dengan cara baik-baik gitu ya," ujar Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Pihaknya menilai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki metode penyelesaian konflik yang baik.
Di sisi lain, pihaknya juga mengaku tidak menutup mata dengan fakta di lapangan bahwa warga juga melakukan perlawanan terhadap aparat, seperti melakukan pelemparan batu, petasan, pembakaran backhoe dan kaca di kendaraan alat berat tersebut juga dipecahkan.
Melihat hal itu, dia menyarankan agar aparat mundur jika warga mulai melakukan tindakan seperti itu.
"Saya sih menyarankan mundur saja. Ini kan masih bernegosiasi. Warga sendiri kok mau dilawan," ujar Syarif.
Menurutnya, warga Kampung Pulo sebenarnya sedang melakukan proses negosiasi sampai saat ini. Syarif mengingat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas telah berupaya membantu menyelesaikan masalah ini langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Gubernur pada pendiriannya, enggak mau ganti rugi. Sedangkan warga berbeda. Bahkan ada tawaran dari komunitas Ciliwung Merdeka mau dibikin community development, jadi gak cabut akar budaya di sana. Awalnya Ahok mau tapi kok berubah lagi, engga tahu juga," ujarnya.
Seperti diberitakan, proses penggusuran warga Kampung Pulo di Jalan Jatinegara Barat berlangsung ricuh. Bentrokan terjadi setelah negosiasi antara warga dan petugas gagal mencapai kesepakatan, sehingga warga dan petugas terlibat bentrok di jalan.
Aksi saling lempar batu sempat terjadi, lantas gas air mata pun ditembakkan oleh petugas, setelah mendapatkan serangan lemparan batu dari beberapa warga. Sejumah akses jalan pun ditutup total akibat kericuhan.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap melakukan penggusuran lantaran mayoritas warga setuju untuk direlokasi ke rumah susun (rusun) Jatinegara yang telah disiapkan pemerintah.
Relokasi dilakukan untuk mendukung upaya normalisasi Sungai Ciliwung, sehingga dapat membantu warga agar terhindar dari banjir yang menyerang wilayah itu setiap tahun.
.jpg?w=300&h=221)
