Bisnis.com, BEKASI--DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi memilah peraturan yang belum sejalan dengan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Solihin, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat harus berjalan dengan baik hingga ke tingkat daerah
"Tentunya, itu intruksi sudah harus dijalankan. Dilihat apa saja yang diinginkan Presiden dan Kepala Daerah harus ikut kepada Presiden," katanya, Selasa (20/10/2015).
Untuk itu, dia menilai, Pemkot Bekasi harus memilah terkait mana saja peraturan yang dinilai belum selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Jika nantinya ditemukan adanya peraturan yang tidak selaras, Pemkot Bekasi perlu mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) sebagai ganti dari peraturan tersebut. Hal ini mengingat revisi aturan yang bersifat mendesak.
"Kalau perubahan Perda kan harus ada keputusan dari Dewan, jadi Perwal saja untuk sesuatu hal yang mendesak."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
