Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, anggaran yang akan dialokasikan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI pada APBD 2016 akan dipangkas.
Menurut Ahok, Disparbud dianggap terlalu menghambur-hamburkan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun 2014, mereka pesta pora tuh bikin festival Rp1,2 triliun lebih. Tahun 2015, Rp 700 miliar lebih kami potong. Bikin Festival Kota Tua Rp5 miliar, Rp10 miliar, apa-apaan? Makanya, pada 2016, dinasnya aja bisa tinggal Rp150 miliar. Kalau tambah suku-suku dinas sekitar Rp 9-10 miliar. Saya kira Disparbud mungkin di bawah Rp 300 miliar tahun depan," ujar Ahok.
Ahok mengaku, festival-festival yang diadakan oleh Disparbud di tahun-tahun yang lalu sebenarnya tidak ada salahnya.
"Saya bukan antifestival. Saya bukan anti-event. Yang saya anti itu mark-up dengan para EO (even organizer). Sekarang, prioritas kami evaluasi yang terlalu banyak mark-up," tutur Ahok.
Menurut Ahok, dengan diselenggarakannya sebuah kegiatan oleh EO, peluang terjadinya mark-up menjadi lebih besar.
Contoh
Ahok pun mencontohkan sebuah pergelaran seni yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki.
"Karena pakai EO, pada waktu lelang, mereka memasukkan biaya sewa Teater Besar Jakarta Rp 300-400 juta. Sekarang saya tanya, ada nggak sih pemerintah bikin acara di gedungnya sendiri tapi bayar? Dalam Perda nggak ada," ujar Ahok.
Dia akan menyelidiki adanya mark-up yang tidak bisa diusut, karena yang menyelenggarakan kegiatan selama ini adalah sebuah EO.
"Kenapa nggak ketemu kasus seperti ini? Karena lewat EO, kan EO yang menang. Ke depan kami nggak mau lagi. Pokoknya, yang namanya rutin-rutin, nggak ada EO-EO-an deh. Persoalan di DKI itu nggak ada yang susah. Yang susah itu ngadepin orang-orang pinter, pura-pura sopan, tapi mark-up," kata Ahok.
Museum
Selain itu, Ahok juga ingin Disparbud fokus pada peremajaan dan perawatan museum-museum yang ada di Jakarta.
"Museum kita kan lembab, ada juga yang tergenang. Masa museum enggak bisa bikin selokan terus kasih pompa? Malah bikinnya festival, event, Rp 3 miliar, Rp 5 miliar, aduh. Kemarin aja, Disparbud hampir Rp 300 miliar lho untuk sesuatu yang nggak pantes. Nah, itu yang harus kuat-kuatan," tutur Ahok.
Dia menegaskan, pada pembahasan KUA-PPAS pekan ini, SKPD harus membuat rencana anggaran program-programnya sesuai dengan prioritas.
"Saya bilang sama dinasnya, kenapa Anda tidak pelototin? Mereka berpikir, saya nggak mungkin periksa. Tahun 2015, kenapa saya nggak periksa? Ya saya nggak mau ribut sama DPRD, ribut sama mereka, ribut sama Mendagri. Tapi, begitu masuk 2016, saya periksa nih," tutur Ahok.
