Bisnis.com, JAKARTA--Iklim politik di Balai Kota DKI Jakarta semakin memanas setelah Gubernur petahana (incumbent) Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan akan menggandeng salah satu bawahannya di Pemprov DKI, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono sebagai Calon Wakil Gubernur.
Wacana Ahok menggandeng PNS tersebut sekaligus memupuskan nama Djarot Saiful Hidayat untuk berpasangan kembali pada Pilkada DKI 2017.
Apalagi, relawan pengusung Ahok (Teman Ahok) menyatakan dengan gamblang bahwa jika Djarot ingin melaju bersama Ahok harus melalui jalur independen alias harus keluar dari PDI Perjuangan.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur tidak mungkin dong [saya keluar dari partai]. Saya bagaimanapun juga tidak bisa lepas dari PDI Perjuangan," ujarnya di Balai Kota DKI, Senin (7/3/2016).
Djarot, yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi DPP PDI Perjuangan, mengatakan negara yang demokratis tentu masih membutuhkan partai politik. Lebih lanjut, ada perbedaan prinsip antara relawan, independen, dan parpol.
"Saya aktif di partai bukan satu-dua tahun. Saya pengurus di tingkat pusat, bukan anggota biasa. Masa iya saya lepaskan hanya untuk ikut Pilkada yang sifatnya sesaat?" tegasnya.
Terkait permintaan Teman Ahok agar dia keluar dari PDI Perjuangan, dia mengingatkan bahwa relawan sifatnya tidak berkesinambungan dan hanya untuk sementara waktu. Sementara itu, partai sifatnya melembaga.
"Pemilu itu bukan sekadar menang kalah saja, tetapi keberlanjutan. Kalau pilihan Pak Ahok maju independen dan gandeng PNS, silakan saja. Itu hak beliau," katanya.
